Home > METRO BERITA > Kota Semarang Terbanyak Kasus Pelanggaran Pilkada di Jateng

Kota Semarang Terbanyak Kasus Pelanggaran Pilkada di Jateng

Sosialisasi Pilwakot Semarang di area Car Free Day Jalan Pahlawan, beberapa waktu lalu. Kota Semarang mencatat pelanggaran tertinggi selama pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah. Foto: metrosemarang.com/dok
Sosialisasi Pilwakot Semarang di area Car Free Day Jalan Pahlawan, beberapa waktu lalu. Kota Semarang mencatat pelanggaran tertinggi selama pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah. Foto: metrosemarang.com/dok

METROSEMARANG.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap sebanyak 265 kasus pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Tengah 9 Desember 2015 kemarin. Dari pelanggaran sebanyak itu, Kota Semarang mendominasi pelanggaran sekitar 32 kasus.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengatakan 265 kasus yang ditemukan pihaknya terbagi dalam empat kategori antara lain pelanggaran administrasi, tindak pidana, pelanggaran kode etik serta sengketa pilkada.

Ia lantas melanjutkan apabila dilihat dari jenis pelanggaran yang ditemukan selama ini, Bawaslu menemukan 117 pelanggaran administrasi di Jawa Tengah. Selanjutnya, ada pula aksi suap atau mahar politik sebanyak 30 kejadian, pelibatan PNS dalam kegiatan kampanye 22 kejadian, penyelenggara pemilu tidak netral ada 15 kejadian, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye 14 kejadian, kampanye diluar jadwal 13 kejadian, kampanye hitam 7 kejadian, kampanye di tempat larangan 9 kejadian, sengketa pemilihan 1 kejadian dan lain-lain ada 11 kejadian.

“Dan Kota Semarang menjadi daerah dengan jumlah pelanggaran terbanyak di Pilkada kemarin. Ada temuan 32 pelanggaran Pilkada di Semarang lalu disusul Wonosobo dengan 27 laporan pelanggaran, Purbalingga 20 kasus dan Kota Pekalongan 19 kasus,” terang Teguh, Senin (21/12).

Di luar itu, lanjut dia, masih terdapat 17 pelanggaran Pilkada yang ditemukan di Kota Magelang, Blora dengan 16 kasus, Sragen dengan 15 kasus, Kabupaten Semarang dengan 13 kasus, Kabupaten Pemalang dengan 11 kasus dan Purworejo dengan 10 kasus.

Lebih jauh, ia menyampaikan telah menyeret seorang pelaku penyalahgunaan kewenangan di Pilkada kemarin ke ranah pengadilan. “Dia adalah Camat Sambirejo Sragen yang divonis dua bulan penjara dan sudah dimasukan ke sel tahanan, serta fasilitator PKH di Pemalang juga divonis dua bulan penjara masa percobaan. Lalu terdapat beberapa camat, kepala desa, dan PNS di Boyolali yang tersangkut kasus serupa,” urainya. (far)