Home > METRO BERITA > Penyandang Disabilitas di Semarang Masih Diperlakukan Diskriminatif

Penyandang Disabilitas di Semarang Masih Diperlakukan Diskriminatif

METROSEMARANG.COM – Para penyandang disabilitas atau difabel di Kota Semarang masih merasakan mendapat perlakuan yang diskriminatif dan penolakan dari lingkungan sekitarnya. Sehingga Pemerintah Kota Semarang dalam mengeluarkan kebijakan diharapkan lebih memperhatikan dan menjamin hak para difabel.

Diskusi disabilitas di Balai Kota Semarang, Rabu (20/9). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

‘’Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh para difabel misalnya di lingkungan sekolah, ada sekolah yang menolak penyandang disabilitas. Alasannya anak yang berkebutuhan khusus harus masuk ke SLB (Sekolah Luar Biasa),’’ kata Edi Supriyanto salah satu narasumber dalam Diskusi Disabilitas, Rabu (20/9).

Diskusi dengan tema Kebijakan yang Responsif terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Semarang ini, digelar oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Semarang dan Dinas Sosial di Balai Kota Semarang.

Menurut Edi Supriyanto yang juga Ketua Sehati Sukoharjo, sekolah reguler seharusnya memberikan assesment terlebih dahulu ke orang tua murid daripada langsung menolak. Sekolah reguler memberitahukan jika di sekolah ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa dikerjakan oleh para penyandang disabilitas.

Dari diskusi ini, Edi melanjutkan, diharapkan bisa menjadi inisiasi untuk pembuatan kartu bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang untuk mendapatkan berbagai pelayanan tanpa mengalami kejadian diskriminasi.

Dimana kartu tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk menunjukkan yang bersangkutan penyandang disabilitas, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk mendapat jaminan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemkot.

‘’Kartu tersebut harus bisa digunakan para penyandang disabilitas dalam pelayanan di rumah sakit maupun saat di TransSemarang, yaitu mendapatkan kursi prioritas dan lain sebagainya. Apalagi sudah ada jaminan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,’’ tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Tommy Y Said mengatakan, pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk memudahkan aktifitas para penyandang difabel, seperti berupa tangga khusus untuk penyandang disabilitas di lingkungan pemkot.

Namun dari hasil diskusi ini, diharapkan bisa mendapatkan masukan-masukan lainnya dari para penyandang disabilitas untuk dimasukkan di dalam peraturan wali kota.

‘’Dari data yang kami miliki ada sekitar 2.000 orang penyandang disabilitas di Kota Semarang,’’ pungkasnya. (duh)