Home > METRO BERITA > 7 Tempat Karaoke Penunggak Pajak Ditutup Paksa

7 Tempat Karaoke Penunggak Pajak Ditutup Paksa

METROSEMARANG.COM – Kepatuhan Wajib Pajak (WP) hiburan di Kota Semarang masih sangat rendah. Dari data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, ada 14 tempat hiburan karaoke yang tercatat menunggak pajak hingga bertahun-tahun.

Penyegelan tempat karaoke di Kedungmundu, Jumat (25/11). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh
Penyegelan tempat karaoke di Kedungmundu, Jumat (25/11). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Bahkan tujuh di antaranya telah ditutup paksa operasionalnya oleh petugas yutisi pajak gabungan dari DPKAD, Bagian Hukum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satpol PP, dan Kepolisian yang menggelar operasi yustisi dalam seminggu ini.

Kasi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah DPKAD Kota Semarang, Elly Asmara mengatakan, penutupan paksa operasional itu setelah langkah-langkah persuasif yang dilakukan oleh petugas tidak direspons oleh sejumlah pemilik tempat hiburan karaoke.

‘’Seperti pada Jumat (25/11) malam tim gabungan dari DPKAD, Bagian Hukum, Satpol PP dan Polrestabes Semarang kembali menggelar operasi yustisi. Ada empat tempat karaoke yang kita segel karena nunggak pajak sejak Desember 2015,’’ kata Elly Asmara, Minggu (27/11).

Dalam setiap operasi yustisi, katanya, petugas memeriksa satu-persatu ruangan karaoke, dan meminta pulang kepada pengunjung maupun karyawan. Karena tempat hiburan tersebut belum membayar pajak dan akan segera ditutup.

Menurutnya, WP hiburan di Kota Semarang kepatuhannya masih sangat rendah. Tercatat sudah ada 14 tempat hiburan karaoke yang menunggak pajak antara 16 hingga 24 bulan. Bahkan ada yang sama sekali belum membayar sejak beroperasi.

‘’Jelas itu melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang wajib pajak hiburan. Karena itu tempat-tempat hiburan itu harus ditutup sementara operasionalnya. Jika dalam 2×24 jam belum melunasi maka terancam ditutup total,’’ kata Elly Asmara.

Ditambahkan, dalam operasi yustisi pajak kadang petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran lain oleh pemilik tempat hiburan karaoke. Seperti telah habis masa perizinan gangguannya (HO) dan menjual minum minuman keras tanpa memiliki izin. Karena DPAKD berkoordinasi dengan instansi terkait. (duh)

Tinggalkan Balasan