Home > METRO BERITA > Armada BRT Mangkrak, Hendi Kesal dengan Kinerja Kepala Dishubkominfo

Armada BRT Mangkrak, Hendi Kesal dengan Kinerja Kepala Dishubkominfo

METROSEMARANG.COM – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi merasa kesal dengan kinerja Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Agus Harmunanto. Pasalnya pergantian armada BRT Trans Semarang koridor I dan peluncuran koridor V dan VI sampai saat ini belum bisa dilakukan.

Bus bantuan dari Kemenhub RI untuk dijadikan armada BRT Trans Semarang mangkrak di Terminal Mangkang. Foto: istimewa

Dia mengatakan, dirinya sudah mewanti-wanti kepala Dishubkominfo sejak awal tahun 2016 lalu. Supaya pergantian armada BRT lama dengan baru di koridor I bisa dilaksanakan. Karena pemkot sudah mendapatkan bantuan 25 armada bus dari pemerintah pusat, yakni dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

‘’Kita sudah dapat bantuan bus 25 (dari Kemenhub), dari Pemerintah Provinsi Jateng juga dibantu 10 bus kecil (untuk peluncuran koridor baru), tapi sampai saat ini belum beoperasi,’’ kata Hendrar Prihadi dengan nada kesal, Minggu (25/12).

Menurut Hendi, sapaan akrabnya, dulu dishub beralasan belum ada anggaran untuk mengurus pembuatan Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) dan uji kir atau kelayakan jalan untuk seluruh armada bus bantuan tersebut. Di anggaran perubahan kemudian itu sudah dianggarkan.

‘’Di perubahan sudah diurus, tapi sampai hari ini dishub mengatakan masih menunggu proses kir yang belum selesai,’’ tambahnya.

Pemkot berkomitmen, ujar Hendi, untuk menyediakan layanan BRT yang aman dan nyaman. Problemnya hanya peluncuran armada baru dan koridor baru saat ini masih ada singgungan dengan regulasi di instansi lain. Masih menunggu percepatan dari pihak Satlantas Polrestabes Semarang terkait syarat-syarat agar bus bisa berjalan.

‘’Untuk koridor V dan VI awal tahun 2017 harusnya bisa diluncurkan, karena juga sudah ada kajian, anggaran, dan busnya sudah siap,’’ tandasnya.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, sebelumnya juga menyalahkan Dishubkominfo karena tidak melakukan penganggaran proses balik nama dan lainnya sejak awal tahun. Sehingga sampai saat ini bus bantuan pusat dan provinsi belum bisa beroperasi.

Di pembahasan anggaran perubahan 2016 DPRD akhirnya baru menganggarkan sebesar Rp 500 juta. Sehingga harapannya di Januari 2017 bus harus sudah beroperasi. (duh)