Home > Berita Pilihan > Banyak Masalah, Dinas Pasar Dapat Rapor Merah

Banyak Masalah, Dinas Pasar Dapat Rapor Merah

METROSEMARANG.COM – Menjelang akhir tahun anggaran 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD0 Kota Semarang mengevaluasi kinerja Dinas Pasar. Dinas yang beberapa tahun terakhir banyak melakukan revitalisasi pasar tradisional menjadi semi modern ini paling banyak mendapatkan sorotan dan memperoleh rapor merah.

Lokasi baru Pasar Rejomulyo yang dianggap belum sesuai keinginan pedagang. Foto: metrosemarang.com/dok

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso mengatakan, dirinya memberikan nilai merah pada kinerja Dinas Pasar karena banyak sekali masalah yang terjadi. Dari beberapa pasar yang sudah direvitalisasi selalu timbul persoalan. Tidak mampu merelokasi lagi pedagang ke pasar yang baru, hinggal hasil pembangunan pasar yang tidak tepat untuk jenis jualan pedagang.

‘’Di mana hal itu mungkin karena perencanaan dan komunikasi yang tidak baik dengan pedagang dan stakeholders lainnya. Sehingga akhirnya banyak pasar yang setelah menjadi semi modern malah sepi bahkan mangkrak tidak ditempati pedagang,’’ kata Joko, Senin (19/12).

Legislator dari Partai Gerindra ini mencontohkan Pasar Rejomulyo yang sampai saat ini belum ditempati para pedagang ikan. Juga Pasar Bulu yang sudah dibangun cukup megah tapi lantai atas masih kosong. Pedagang justeru berjualan di lantai ground yang seharusnya untuk parkir kendaraan.

Demikian juga Pasar Klitikan di Penggaron pembangunannya sampai saat ini masih belum selesai. Bahkan tidak jelas kapan akan dilanjutkan. Jika seperti ini terus terjadi dalam setiap revitalisasi pasar dikhawatirkan akan menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

‘’Secara teknis, sumber daya manusia di Dinas Pasar memang tidak memadai. Karena itu lebih baik fokus pada pemberdayaan pasar dan pedagangnya saja. Sedangkan untuk kegiatan fisik pembangunan pasar serahkan pada DTKP (Dinas Tata Kota dan Permukiman) yang memang melakukan kegiatan fisik,’’ tegas Joko.

Dengan adanya Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru mulai 2017, dia tambah pesimis penanganan masalah pasar akan semakin baik. Karena mulai tahun depan Dinas Pasar dihapus dan hanya akan menjadi salah satu bidang yang ditangani oleh seorang kepala bidang di Dinas Perdagangan. (duh)