Home > Berita Pilihan > Bongkar Pos Kamling di Tegalsari, Satpol PP Dituding Lindungi Pengusaha

Bongkar Pos Kamling di Tegalsari, Satpol PP Dituding Lindungi Pengusaha

METROSEMARANG.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang membongkar pagar tembok dan pos kamling yang menutup akses jalan umum di Kampung Tegalsari RT 1 RW 10 Kecamatan Gajahmungkur, Rabu (23/11) siang. Tetapi pembongkaran ini mendapat penolakan dari warga setempat.

Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dengan dikawal petugas Satpol PP dan Kepolisian. Satu per satu pintu gerbang besi, pagar tembok pembatas kampung dan apartemen, serta pos kamling dirobohkan. Sementara sejumlah warga yang menyaksikan fasilitas umumnya itu dibongkar hanya bisa pasrah.

Sebuah alat berat dari Satpol PP Kota Semarang membongkar pos kamling di Tegalsari RT 1 RW 10 Kecamatan Gajahmungkur yang dinilai melanggat karena berada di atas akses jalan umum warga, Rabu (23/11). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh
Sebuah alat berat dari Satpol PP Kota Semarang membongkar pos kamling di Tegalsari RT 1 RW 10 Kecamatan Gajahmungkur yang dinilai melanggat karena berada di atas akses jalan umum warga, Rabu (23/11). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Diketahui, akses jalan umum kampung Tegalsari RT 1 ini dalam konflik antara warga dengan pihak pembangun Apartemen Candiland. Pemilik Candiland membangun 3 tower apartemen A, B dan C. Guna membangun tower C, pemilik ingin membuka akses jalan dari kampung Tegalsari RT 1.

Tetapi warga menolak karena mereka menilai dari dulu jalan itu merupakan jalan kampung. Pos kamling, pintu gerbang, dan pagar tembok yang ada juga dibangun dari swadaya  murni warga, tidak ada bantuan pemerintah. Selain itu, jalan juga dinilai akan menjadi rusak jika dilewati alat berat dan truk proyek pembangunan apartemen.

“Tidak ada sosialisasi rencana pembangunan dari pemilik apartemen, tidak ada permintaan persetujuan warga untuk Amdal rencana pembangunan, dan pembongkaran pos, pagar dan tembok ini hanya untuk kepentingan golongan,” kata kuasa hukum warga RT 1 RW 10 Tegalsari, Riska Abdurrahman.

Warga menyesalkan langkah Satpol PP yang seharusnya mengayomi masyarakat, tapi dinilai malah berpihak kepada golongan atau pengusaha. Karena itu, kata Riska, pihaknya akan menempuh langkah hukum untuk memprotes pembongkaran oleh Satpol PP tersebut.

“Kami juga khawatir setelah dibangun jalan yang hanya selebar 5 meter itu akan tetap dipakai oleh pihak apartemen. Padahal selama ini jalan dirawat warga tidak pernah dibantu pemkot,” tegasnya, sambil mengatakan dari 11 kepala keluarga yang ada di RT 1 semuanya menolak penggunaan jalan untuk akses pembangunan apartemen.

Kabid Sosialisasi dan Penegakkan Perda Satpol PP Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva yang memimpin pembongkaran mengatakan, pembongkaran tersebut dilakukan sesuai Perda Nomer 14 Tahun 2011 tentang Tata Ruang. Keberadaan pos kamling dan pintu gerbang serta pagar tembok di jalan umum warga itu dinilai melanggar perda tersebut. Karena itu dilakukan pembongkaran.

“Letak pos dan pagar itu tidak sesuai. Soal pembangunan jalan yang rusak akibat alat berat, pemkot siap fasilitasi. Dan soal rencana warga menempuh jalur hukum silakan saja. Tapi kami tidak memihak pihak tertentu,” katanya.

Ditambahkan, sebelum pembongkaran pihaknya juga sudah lakukan sosialisasi ke warga. Kerusakan bangunan warga akibat kegiatan pembangunan apartemen tower B dan C, juga tetap akan diselesaikan dengan pihak pemilik apartemen. (duh)