Home > METRO BERITA > Dewan Baru Dituntut Produksi Perda Berkualitas

Dewan Baru Dituntut Produksi Perda Berkualitas

image
Ilustrasi

SEMARANG – Anggota DPRD Kota Semarang 2014-2019 diminta menggunakan skala prioritas dan realistis dalam penyusunan program legislasi daerah (prolegda). Jangan mengedepankan kuantitas tapi kualitas harus jadi pertimbangan yang utama. Saat membentuk peraturan daerah, harus juga memperhatikan efesiensi dan efektifitas saat peraturan itu nanti diimplementasikan.

Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro Semarang, Lita Tiesta, ketika diskusi interaktif yang digelar DPRD Kota Semarang, di Semarang, Senin (18/808/2014). Untuk efektif dan efisien, lebih baik dalam pembuatan perda mengacu pada program-program yang sudah ada dari eksekutif.

‘’Jika misalnya target raperda yang dibahas mencapai 40an setahun, seperti pada periode sebelumnya (DPRD 2009-2014), itu memang luar biasa. Tapi kenyataan hanya kurang dari 10 yang bisa diselesaikan menjadi perda,’’ kata Lita Tiesta.

Dia mengatakan, pembuatan perda seharusnya dilakukan lebih melihat skala prioritas yang dibutuhkan. Bukan mengedepankan persoalan kuantitas, tapi lebih melihat kualitas dari peraturan yang dibuat. Karena lebih baik sedikit perda dihasilkan namun dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Menurutnya, perumusan dan pembahasan naskah akademik untuk sebuah raperda saja bisa butuh waktu satu bulan. Karena itu jika disebutkan berapa idealnya raperda yang bisa dibuat anggota dewan dalam satu tahun, paling tidak hanya 12 buah raperda.

Anggota DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, yang juga mantan Ketua DPRD Kota Semarang 2009-2014, mengakui pada tahun 2014 dewan hanya bisa menyelesaikan 6 raperda menjadi perda. Hal itu di antaranya karena belum ada aturan di atasnya yang menjadi acuan. 6 raperda ini akan diajukan lagi untuk dibahas di 2015 oleh anggota dewan baru.

Saat ini DPRD belum membentuk alat kelengkapkan dewan. Namun dirinya juga berharap ke depan anggota dewan lebih memperhatikan kualitas dalam pembuatan peraturan daerah. (MS-13)