Home > METRO BERITA > PILWAKOT SEMARANG > Diana: Soemarmo Telah‎ Mengusir 4000 Warga Kebonharjo

Diana: Soemarmo Telah‎ Mengusir 4000 Warga Kebonharjo

Ketua Yayasan Pendidikan Kusuma Bhakti Diana Sukorina memprotes kebijakan Soemarmo saat menjabat Wali Kota Semarang, yang mengakibatkan tergusurnya ribuan warga Kebonharjo. Foto: metrosemarang.com/anton sudibyo
Ketua Yayasan Pendidikan Kusuma Bhakti Diana Sukorina memprotes kebijakan Soemarmo saat menjabat Wali Kota Semarang, yang mengakibatkan tergusurnya ribuan warga Kebonharjo. Foto: metrosemarang.com/anton sudibyo

 

METROSEMARANG.COM – Ketua Yayasan Pendidikan Kusuma Bhakti Diana Sukorina berkata lantang dalam Talkshow Calon Wali Kota di Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro, Selasa (14/9). Dengan nada tinggi, ia menguak Peraturan Daerah (Perda) No 14 Tahun 2011 yang dibuat pada masa Wali Kota Soemarmo HS.

Ditemui metrosemarang.com usai acara, Diana membeberkan bahwa Perda itu seperti mengusir warga Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara. “Bagaimana tidak, dalam peta di perda itu tidak ada lagi tercantum Kebonharjo. Ternyata diproyeksikan menjadi terminal peti kemas,” katanya sembari menunjukkan peta yang ia bawa.

Dijelaskannya, warga Kebonharjo berjumlah 30.246 jiwa. Di sana ada lebih dari 4000 rumah di atas lahan yang 3470 di antaranya sudah bersertifikat hak milik warga. Warga kaget ketika pada Maret 2015 lalu didatangi petugas yang kemudian mencoret-coret rumah mereka. Coretan itu adalah tanda bahwa rumah mereka termasuk dalam wilayah yang akan digusur untuk jadi terminal peti kemas oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Kami protes pada petugas, tapi mereka menunjukkan perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) nomor 14 tahun 2011 itu. Ternyata Kebonharjo dinyatakan bukan daerah permukiman, melainkan terminal peti kemas,” kata Diana.

Barulah warga sadar bahwa selama ini tidak dianggap oleh Pemerintah Kota Semarang. Seharusnya penyusunan perda melibatkan masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan alih fungsi wilayah. Apalagi, meski memiliki sertifikat HM, ternyata tidak ada ganti rugi lahan warga. PT KAI hanya menjanjikan memberi uang bongkar Rp 350 ribu per rumah.

Diana sendiri berkepentingan karena Yayasan Pendidikan Kusuma Bhakti bertempat di Jalan Kebonharjo, RT 11 RW 6. “Yayasan kami menaungi TK dan SD, setiap tahun kami mendidik 700 anak-anak setempat. Saya emosi karena ingat anak-anak,” katanya.‎

Diana dan kuasa hukum warga pun melaporkan masalah ini ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Menurut Diana, gubernur kaget karena ternyata lahan yang diklaim PT KAI itu milik warga yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. “Pak Ganjar setuju membantu dengan memfasilitasi pertemuan dengan PT KAI,” kata Diana.

Atas kejadian itu, Diana pun mengaku kecewa berat pada Soemarmo. Ia mempertanyakan mengapa calon Wali Kota Semarang nomor urut satu itu masih maju dalam Pilwalkot. Bahkan Soemarmo pernah berkunjung ke Kebonharjo untuk kampanye.

“Ngapain ke rumah kami kalau tidak menganggap kami? Apa warga hanya dibutuhkan setiap lima tahun sekali saja?” tetaknya.

Sementara itu merespons Diana, Soemarmo menyatakan bahwa perda disusun oleh banyak pihak. Tidak hanya wali kota selaku eksekutif, tapi juga legislatif. Jika hanya menyalahkan eksekutif pun, tidak bisa hanya ditimpakan tanggung jawab pada dirinya. Sebab saat dirinya menjadi wali kota, Hendrar Prihadi juga menjabat wakil wali kota.

“Perda dibuat eksekutif dan legislatif. Ada Mas Hendi juga waktu itu,” tegasnya. (byo)‎

1 Komentar

  1. Memang sudah tidak layak jadi pemimpin tuh..krn menentukan kebijakan tanpa melihat dari beberapa aspek…termasuk efek kacaunya kegiatan belajar mengajar khususnya dunia pendidikan…kasihan sekali anak2 generasi penerus bangsa yg tinggal dan sekolah di wilayah kebonharjo…

Yuk, Berbagi Informasi

Bagikan Artikel Ini. Klik ikon di bawah.
close-link