Home > METRO BERITA > Dianggarkan Rp 39 Miliar, Pilwalkot Semarang Dua Putaran

Dianggarkan Rp 39 Miliar, Pilwalkot Semarang Dua Putaran

kpu logo

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menganggarkan pemilihan umum wali kota – wakil wali kota (pilwalkot) 2015-2020 dua kali putaran. Di samping itu penyelenggara pemilu ini juga akan memfasilitasi calon perseorangan atau non partai politik yang berniat untuk maju sebagai kandidat calon wali kota dan wakil wali kota.

Ketua KPU Kota Semarang Hendry Wahyono mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan pilwalkot Kota Semarang 2015-2020 sudah dialokasikan. Anggaran tersebut telah dialokasikan secara bertahap selama 2 atau 3 tahun. Dan dituangkan melalui Perda no 13 tahun 2012.

Anggaran telah dialokasikan melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang sebesar Rp70 miliar. Di antaranya untuk KPU sebagai dana penyelenggaraan pilwalkot dua putaran sebesar Rp39 miliar. Untuk satu putarannya penyelenggaraan pilwalkot sekitar Rp27 miliar.

‘’Itu sudah dianggarkan, dan sebagian kecil nanti akan dialokasikan untuk (kegiatan KPU) di 2014,’’ kata Hendry Wahyono Senin (1/9/2014).

KPU sudah akan mencairkan sebagian dari dana pilwalkot tersebut di 2014, karena tahun ini sudah masuk tahapan awal dari pesta demokrasi. Yaitu pengumpulan syarat dukungan bagi calon wali kota-wakil wali kota perseorangan. Dalam hal ini memperoleh jumlah penduduk Semarang berdasar data mutakhir.

Selain itu pembentukan badan penyelenggara, penyusunan regulasi, launching pelaksanaan pilwalkot, dan lainnya. Termasuk kemungkinan akan ada launching jingle atau maskot dari pilwalkot. ‘’Jadi kegiatan kita di 2014 sudah lumayan banyak,’’ katanya.

Hendry mengatakan saat ini pihaknya sedang meminta jumlah penduduk secara resmi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. Mengenai berapa jumlah pendudukan Kota ATLAS per 31 Agustus 2014. Untuk dijadikan pedoman persyaratan dukungan calon perseorangan. ‘’Kira-kira 3 persen (dari jumlah penduduk agar bisa maju sebagai calaon perseroangan atau independen),’’ kata Hendry.

Dibanding pilwalkot tahun 2010, Hendry mengakui anggaran pilwalkot 2015 ini ada kenaikan. Karena tim studi yang ditunjuk Pemkot Semarang dari Unika Soegidjapranata pasti sudah memperhitungkan inflasi maupun beberapa hal lainnya. Misalnya, penurunan harga dan kesesuaian dengan anggaran yang dikeluarkan KPU pusat untuk penyelenggaraan pemilu 2014.

‘’Jadi seperti honor PPK, PPS, Ka PPS, panwas dan lain sebagainya itu, kalau daerah mampu, sama dengan honor pada penyelenggaran pemilu presiden dan pileg 2014. Jadi kalau daerah mampu, berarti daerah menyesuaikan anggaran pusat, artinya mesti naik,’’ katanya. (MS-13)