Home > METRO BERITA > METRO JATENG > Dinas ESDM: Proyek Tambang di Jateng Rusak Ekosistem

Dinas ESDM: Proyek Tambang di Jateng Rusak Ekosistem

METROSEMARANG.COM – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah menyatakan aktivitas penambangan pasir di areal pegunungan kini telah merusak kelangsungan ekosistem lingkungan. Hal itu dipicu lemahnya peraturan RTRW yang ada di tiap kabupaten/kota.

“Proyek penambangan memang mengganggu ekosistem lingkungan. Bahkan ada banyak dampak sosial yang ada di kawasan lingkungan,” aku Teguh Dwi Prayitno, Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah saat menggelar dialog publik bersama stasiun radio swasta di Novotel Semarang Jalan Pemuda Semarang, Senin (25/4).

Ilustrasi eksploitasi Gunung Ragas di Desa Clering, Donorojo, Jepara. Foto: dok metrojateng.com
Ilustrasi eksploitasi Gunung Ragas di Desa Clering, Donorojo, Jepara. Foto: dok metrojateng.com

Teguh menjelaskan selama ini izin RTRW seringkali bersinggungan dengan demografis. Dalam hal ini, masyarakat di tiap daerah pasti melakukan penolakan bila proses penambangan dilakukan berdasarkan keinginan proyek tertentu.

Ia pun memberi contoh konflik yang terjadi antara warga di selatan Jawa Tengah dengan pemegang proyek penambangan.

“Di Jawa Tengah bagian selatan itu ada areal penambangan yang terhimpit dengan kawasan geopark internasional. Si penambang hanya boleh melakukannya di tengah kawasan itu padahal dibawah geopark terdapat aliran sungai yang sering dimanfaatkan oleh desa-desa,” urainya.

Nah, di situlah si penambang memilih memakai bahan peledak sesuai izin Mabes Polri untuk menghancurkan bebatuan gamping di atasnya. “Akibatnya, warga tiap malam harus menutup telinga karena daya ledak tambangnya sangat keras. Makanya, kondisi ini harus ada kejelasan aturan,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Soedarto P Hadi, ahli lingkungan hidup dari Universitas Diponegoro menyarankan kepada Pemprov Jawa Tengah sebaiknya harus ada instrumen lain untuk mengawasi izin penambangan di 35 kabupaten/kota.

“Pemprov bisa pakai UU Tahun 2003 yang mengatur tentang instrumen pengawasan lingkungan maupun instrumen lainnya yang cocok diterapkan di sektor tambang tiap daerah,” tandasnya. (far)