Home > METRO BERITA > Disbudpar Akui Bonbin Mangkang Tidak Maksimal

Disbudpar Akui Bonbin Mangkang Tidak Maksimal

METROSEMARANG.COM – Minimnya koleksi satwa dan pendapatan daerah dari Taman Margasatwa atau Bonbin Mangkang diakui oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang. Hal itu karena terkendala keterbatasan wewenang pengelola yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Disbudpar.

Salah satu koleksi satwa di Bonbin Mangkang. Perubahan menjadi Perusda diharapkan bisa menambah variasi koleksi satwa di tempat ini. Foto: metrosemarang.com/dok
Salah satu koleksi satwa di Bonbin Mangkang. Perubahan menjadi Perusda diharapkan bisa menambah variasi koleksi satwa di tempat ini. Foto: metrosemarang.com/dok

Dengan perubahan status menjadi Perusahaan Daerah (Perusda), maka Bonbin Mangkang diklaim akan menjadi semakin berkembang. Bonbin ini akan memiliki sertifikat sehingga bisa menambah koleksi satwa baik jumlah maupun jenisnya. Serta dapat memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan daerah.

Kepala Disbudpar Kota Semarang, Masdiana Safitri mengatakan, jumlah satwa di bonbin saat ini memang bertambah tapi jenisnya sama. Hasil dari perkembangkanbiakan satwa yang ada di dalam bonbin. Tapi jika sudah perusda dan bersertifikat maka bisa tukar menukar satwa dengan bonbin lain. ‘’Bisa memaksimalkan pengelolaan atas potensi taman margasatwa ini,” katanya, Rabu (16/11).

Rancangan Peraturan Daerah (raperda) pembentukan Perusda Taman Marga Satwa yang sedang dibahas DPRD Kota Semarang diharapkan Masdiana segera selesai dan disetujui. Dengan begitu Bonbin Mangkang bisa segera diperbaiki segala aspeknya dan menjadi yang terbaik minimal di Jawa Tengah.

”Karena nanti akan memiliki berbagai jenis koleksi satwa sehingga lebih lengkap dan jumlahnya juga semakin banyak,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Imam Mardjuki, menilai pembentukan perusda itu memang relevan. Pembentukan perusda akan membuat Bonbin Mangkang lebih bagus dari sisi manajemen dan pengelolaannya lebih mandiri.

Selama ini ketika dikelola UPTD pengelolaannya selalu hanya mengandalkan dana dari APBD. Jenis satwa variasinya juga tidak bertambah karena tidak dapat melakukan tukar menukar satwa dengan bonbin lain. Sebab pengelolaan satwa tidak boleh dilakukan oleh pemerintah langsung tapi harus oleh badan usaha atau perusda. (duh)