Home > METRO BERITA > METRO JATENG > DPR Ancam Cabut Izin Pengelolaan Panas Bumi di Gunung Ungaran

DPR Ancam Cabut Izin Pengelolaan Panas Bumi di Gunung Ungaran

Agus Hermanto Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto
Agus Hermanto
Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

METROSEMARANG.COM – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan izin pengelolaan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) milik PT Giri Indonesia Sejahtera (GIS) terancam dicabut, apabila perusahaan tersebut tak segera melakukan eksplorasi di Gunung Ungaran.

Agus beralasan, pencabutan izin proyek bisa dilakukan jika jadwal eksplorasi panas bumi di gunung yang berada di Jawa Tengah itu terus-menerus diundur.

“Proyek ini sudah lama selesai tender. Pemenangnya pun jelas yaitu PT Giri Indonesia Sejahtera.Tapi, sampai hari ini malah tidak melakukan eksplorasi. Mereka tidak kerja-kerja,” ujarnya, saat transit di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Kamis (3/3).

Ia kecewa dengan PT GIS sehingga jika tak kunjung menunjukan progres positif, maka ia akan mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk mencabut izin pengelolaan dari perusahaan tersebut.

“Saya usulkan ke Kementerian ESDM biar mencabut izin pihak pelaksana proyek,” papar politikus Demokrat tersebut.

Menurutnya, PT GIS sejauh ini tak menunjukkan kinerja bagus dalam mengelola panas bumi di Gunung Ungaran. Bahkan, Kementerian ESDM terpaksa melayangan dua kali surat peringatan terkait buruknya kinerja perusahaan.

“Sudah dikasih SP I dan II langsung dari ESDM jika dalam waktu tertentu tidak ada kegiatan maka akan ada surat peringatan ke-3 yakni pencabutan izin,” kata Agus.

Terlebih lagi, kata Agus, perwakilan PT GIS tak hadir saat diundang menghadiri kunjungan kerja Komisi V dan VII DPR di Semarang hari ini. Padahal, kunjungan legislator Senayan hari ini bertujuan menggali apa saja kendala yang muncul dalam proyek panas bumi di Ungaran.

“Kalau emang enggak mampu, ya mending sampaikan ke ESDM biar nanti diretender dan percayakan ke BUMN,” terang Agus.

Di tempat yang sama, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yunus Saeful Hak, menyampaikan bila PT GIS sebenarnya telah diberi peringatan tegas sejak Januari-Februari 2016 agar kinerjanya diperbaiki. Hal ini mengingat, kekhawatiran target proyek meleset dari jadwal semula pada 2017 mendatang.

“Kami paling lambat 2017 harus sudah melakukan eksplorasi, agar bisa mengejar target commercial operation di 2022, ” ucap Yunus.

Kementerian ESDM sejauh ini melihat eksplorasi panas bumi di Ungaran jadi bisnis bermodal besar. Pasalnya, untuk melakukan pengeboran berkedalaman 2.000-2.500 meter butuh modal 10 juta Dollar Amerika. “Jadi kalau tak sanggup jelas ke depan akan ada pencabutan izin itu,” tegasnya.

Meski izin kontraktor akan dicabut, bukan berarti pengerjaan proyek besar ini berhenti. Kementerian telah menyiapkan dua opsi agar proyek itu tetap berlanjut. Yang pertama, menggelar tender ulang dan menunjuk langsung BUMN Migas yang berkompeten menangani proyek tersebut.

“Kita tunjuk saja siapa yang punya duit untuk meneruskan proyek pembangkit panas bumi di Ungaran nantinya,” tutupnya. (far)