Home > METRO BERITA > DPRD Ingin Anggotanya juga Dites Urin

DPRD Ingin Anggotanya juga Dites Urin

METROSEMARANG.COM – Badan Narkotika Nasional (BNN) Jateng dan Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan tes urin secara mendadak kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkot. Diharapkan BNN juga bisa melakukan hal yang sama di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Pemeriksaan urine di lingkungan Pemkot Semarang, Senin (24/7). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menyatakan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tes urin secara mendadak tersebut. Hal itu memang sudah semestinya dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba. Tak hanya di lingkungan pemkot, dia berharap tes urin juga bisa dilakukan di lingkungan dewan.

”Apresiasi kepada Pemkot  (yang menggelar tes urin) agar para ASN terutama bener-bener bebas dari narkoba. Tidak hanya di Pemerintah Kota Semarang tapi juga di lingkungan dewan juga harus dilakukan tes urin,” ujarnya.

Kegiatan tes urin tersebut dinilai dapat membantu pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Semarang. Namun pihaknya berharap, dewan dan camat serta lurah juga bisa dikenalkan bagaimana cara mencegah narkoba di tengah masyarakat. Supaya penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang dapat dicegah.

”Karena BNN juga SDM (Sumber Daya Manusianya) terbatas, setidaknya pemerintah dan DPRD bisa membantu dalam pencegahan dini di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono menambahkan, dalam tes urin, diharapkan hasilnya bisa ditindaklanjuti sesuai aturan. Misalnya apa sanksinya bagi ASN yang terbukti memakai narkoba. Sejauh ini belum ada laporan ke dewan soal ASN yang terindikasi memakai narkoba.

”Secara resmi belum masuk (laporan) dari Pemkot maupun masyarakat terkait indikasi adanya pegawai yang pakai narkoba,” jelasnya.

Soal perlukah adanya tes urin juga kepada kalangan anggota dewan, Agung BM menyatakan menyerahkan hal itu kepada Badan Kehormatan (BK) dan ketua DPRD. (duh)