Home > METRO BERITA > DPRD Optimistis Selesaikan 18 Raperda di 2018

DPRD Optimistis Selesaikan 18 Raperda di 2018

METROSEMARANG.COM – DPRD dan Pemerintah Kota Semarang menetapkan sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akan dibahas di tahun 2018. Pembahasan raperda yang menjadi skala prioritas ini diharapkan bisa selesai dan berjalan lancar.

Dari 18 raperda tersebut merupakan usulan atau inisiatif dari DPRD dan Pemkot Semarang. Namun inisiatif dari dewan hanya ada 4 raperda, yaitu raperda tentang pembentukan BPR Bank Syariah, raperda sanitasi, raperda tentang keolahragaan, dan raperda tentang tata cara dan mekanisme pembentukan perda.

‘’Kami berharap pembahasan dan pembentukan perda sebagai salah satu fungsi dewan ini bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan lancar dan menghasilkan perda yang berkualitas serta aplikatif,’’ kata Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Semarang, Fajar Rinawan Sitorus, Sabtu (2/12).

Sedangkan raperda inisiatif dari Pemkot Semarang yang akan dibahas di tahun anggaran 2018 mencapai sebanyak 14 raperda. Di antaranya raperda mengenai pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2020, raperda bantuan keuangan kepada partai politik, raperda pedoman pengelolaan barang milik daerah, raperda tentang rumah susun, dan raperda tentang penyelenggaraan ibadah haji di Kota Semarang.

Selain itu, juga ada raperda tentang APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019, raperda perubahan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2018, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tan anggaran 2017, raperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, raperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang.

Kemudian juga raperda tentang pendirian perusahaan umum daerah air minum Tirta Moedal, rapera pendirian perusahaan umum daerah BPR Bank Pasar Kota Semarang, raperda rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kota Lama, dan raperda rencana tata ruang Kota Semarang tahun 2011-2031.

‘’Seluruh raperda baik yang inisiatif dari DPRD maupun Pemkot Semarang ini masuk skala prioritas dalam rangka jalannya penyelenggaraan pemerintahan,’’ pungkas Fajar Rinawan Sitorus. 

Pihaknya menegaskan optimistis seluruh reperda tersebut dapat diselesaikan tepat waktu menjadi perda. (duh)

Tinggalkan Balasan