Home > METRO BERITA > Fadli Zon Gerindra ‘Seret’ Jurnalis dan Aktivis Semarang ke Mabes Polri

Fadli Zon Gerindra ‘Seret’ Jurnalis dan Aktivis Semarang ke Mabes Polri

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon melaporkan jurnalis media cetak Semarang dan seorang aktivis ke Bareskrim Mabes Polri. Keduanya disangka melakukan pencemaran nama baik dalam kasus dugaan money politik pada pemilu presiden lalu yang diduga melibatkan Fadli Zon.

Jurnalis yang dilaporkan adalah Raka F Pujangga, yang biasa melibut isu-isu politik di lingkungan Pemprov Jateng. Raka merupakan jurnalis yang memberitakan ihwal dugaan politik uang saat Pilpres yang dilakukan oleh Fadli Zon saat kampanye di Pasar Bulu, Semarang, 2 Juli 2014.

Sedangkan aktivis yang dilaporkan bernama Ronny Maryanto, Ketua Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) yang bermarkas di Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan salah satu anggota tim pemantau pemilu yang bekerjasama dengan ICW dalam jaringan pemantauan Pemilu yang lalu.

Keduanya dilaporkan oleh Fadli Zon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Juli 2014 yang lalu ke Bareskrim Mabes Polri dengan delik pasal 27 ayat (3) UU ITE serta Pasal Pencemaran Nama Baik (310 dan 311 KUHP).

Menanggapi laporan tersebut, Koalisi Anti Kriminalisasi UU ITE menyayangkan tindakan yang dilakukan Fadli Zon. Mereka menilai ada upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Fadli Zon terhadap masyarakat maupun aktivis yang turut serta memantau pemilu.

“Hal ini tentu kontraproduktif dengan pembelasaan yang ia lakukan terhadap kasus Arsyad beberapa waktu lalu. Sehingga ada kesan hal tersebut hanya pencitraan belaka. Padahal peran aktivis pemantau pemilu dijamin dalam UU Pemilu Presiden. Keberadaan masyarakat untuk memantau pemilu merupakan bagian dari menjaga kualitas pemilu itu sendiri,” demikian rilis yang disampaikan Koalisi Anti Kriminalisasi UU ITE.

Untuk diketahui, Muhammad Arsyad harus berurusan dengan hukum dan dijerat dengan UU ITE karena menyebarkan gambar-gambar yang melecehkan presiden. Mereka mendesak agar Fadli Zon harus mencabut laporan polisi atas pasal Pencemaran Nama Baik dan UU ITE terhadap aktivis antikorupsi, pemantau pemilu. Selain itu, mereka juga meminta agar polisi tidak gegabah dan mau diintervensi untuk kepentingan politik dalam penanganan kasus ini. Polisi juga tidak boleh asal-asal menjadikan seseorang tersangka dan asal-asalan dalam menahan seseorang dalam kasus ITE. (MS-08)