Home > METRO BERITA > METRO JATENG > Hakim Putuskan Gubernur Jateng Kalah Sengketa Lahan PRPP, Tolak Gugatan Rp 1,6 Triliun

Hakim Putuskan Gubernur Jateng Kalah Sengketa Lahan PRPP, Tolak Gugatan Rp 1,6 Triliun

Gubernur Ganjar Pranowo saat menghadiri sidang gugatan sengketa lahan PRPP di PN Semarang pada 7 Januari 2015 silam. Majelis hakim memutuskan Gubernur Jateng kalah dalam gugatan tersebut. Foto: metrosemarang.com/dok pemprovjateng.go.id
Gubernur Ganjar Pranowo saat menghadiri sidang gugatan sengketa lahan PRPP di PN Semarang pada 7 Januari 2015 silam. Majelis hakim memutuskan Gubernur Jateng kalah dalam gugatan tersebut. Foto: metrosemarang.com/dok pemprovjateng.go.id

SEMARANG – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang Dwiarso Budi Santiarto menolak eksepsi yang diajukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait sengketa lahan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) seluas 237 hektar.

“Menghukum tergugat untuk patuh, dan ikut melaksanan putusan ini dengan sungguh-sungguh,” katanya yang didampingi hakim Antonius Widjantono dan Heri Sumanto, di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (20/8).

Dengan keputusan pengadilan tersebut, maka Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hampir dipastikan kalah dalam sengketa lahan PRPP. Dwiarso mengatakan, Gubernur Ganjar sebagai tergugat I digugat secara perdata oleh PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) yang diwakili oleh pengacara senior, Yusril Ihza Mahendra.

Gubernur Jateng, kata dia, bersalah karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifkat Hak Pengolahan Lahan (HPL) di atas tanah sengketa. Adapun para tergugat dan turut tergugat lain juga dinyatakan bersalah dalam proses penerbitan sertifikat HPL.

Tergugat II Yayasan PT PRPP, PT PRPP sebagai tergugat III juga dinyatakan bersalah. Begitu juga dengan tergugat I kantor Badan Pertanahan Negara, serta Kanwil BPN Jateng sebagai tergugat II, dan kantor BPN Semarang sebagai turut tergugat III.

“Karena yang dilakukan tergugat tidak mempunyai dasar hukum. Sertifikat yang dimohonkan tergugat tidak sah, cacat hukum, karena tidak berdasarkan alas hak yang sah,” terangnya.

“Menghukum para tergugat untuk membayar biaya tanggung renteng perkara yang ditaksir sebesar Rp 18 juta. Menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi untuk seluruhnya,” urainya.

Ia mengungkapkan, sengketa PRPP awal mula terjadi saat ada perjanjian tanah tertanggal 7 Mei 1987 dan pengembangan semula 108 hektare. Setelah itu laut diurug (direklamasi) dengan menggunakan dana pihak ketiga hingga menjadi 237 hektare.

Meski pengurugan menggunakan sumber dana ketiga tapi dalam pelaporannya mengatasnakan dana Pemprov Jawa Tengah, hingga dimintakan sertifikat HPL atas nama Pemprov Jawa Tengah.

Lebih jauh, ia menguraikan, Gubernur Jateng lalu mengeluarkan keputusan tahun 1985 tentang pengamatan areal tanah seluas 108 hektare untuk PRPP. Kemudian diterbikan SK Gubernur tahun 1986 tentang penyerahan pengelolaan tanah kepada yayasan PT PRPP.

Majelis Hakim PN Semarang dalam kasus ini, hanya mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat. Gugatan materiil dan inmateriil Rp 1,6 Triliun tidak dikabulkan. (far)

Yuk, Berbagi Informasi

Bagikan Artikel Ini. Klik ikon di bawah.
close-link