Home > Berita Pilihan > Hendi Tantang Ganjar Kaji Aturan Bansos Pendidikan

Hendi Tantang Ganjar Kaji Aturan Bansos Pendidikan

METROSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai tidak paham tentang regulasi bansos atau bantuan sosial, khususnya mengenai bansos pemerintah kabupaten/kota untuk siswa-siswi SMA-SMK. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di balai kota, Jumat (11/8).

Gubernur Ganjar Pranowo dan Wali Kota Hendrar Prihadi di Masjid Agung Jawa Tengah. Kedua pemimpin ini berseberangan soal aturan bansos pendidikan. Foto: metrosemarang.com/dok

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan SMA dan SMK saat ini diambil alih Pemerintah Provinsi. Pemerintah kabupaten/kota kemudian kembali menarik iuran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) kepada para siswa tingkat atas. Sehingga gubernur menyampaikan agar pemerintah kabupaten/kota memberikan bansos kepada siswa-siswi SMA/SMK.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan, pihaknya sangat mendukung langkah gubernur yang mempersilakan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan bansos kepada anak-anak SMA/SMK tersebut. Tetapi hal tersebut perlu dikaji lagi karena dinilai tidak sesuai dengan aturan.

”Saya sangat mendukung pada saat Pak Gubernur mengatakan kota/kabupaten supaya memberikan bansos untuk anak-anak siswa-siswi SMA/SMK, supaya tidak ada pungutan (SPP) lagi. Tapi mari kita kaji aturan tersebut,” katanya di balai kota, Jumat (11/8).

Jika dilihat dari aturan, menurutnya ketentuan yang berlaku bansos tidak dapat diberikan berturut-turut setiap tahun. Selain itu bansos hanya dapat diberikan kepada siswa berprestasi dan siswa miskin. Padahal siswa-siswi SMA/SMK di Semarang tidak semua berprestasi dan siswa miskin.

”Ada siswa yang (prestasinya) biasa-biasa, ada yang dari orang kaya, kita tidak bisa mengasih bansos ke wilayah tersebut,” jelasnya.

Namun terkait regulasi kewenangan pengelolaan SMA/SMK di Pemerintah Provinsi, pihaknya tetap akan menerima keputusan tersebut. Sebab sebagai pemerintahan daerah adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

Sekadar diketahui saat ini di Kota Semarang setiap siswa SMA dan SMK Negeri dikenakan SPP bulanan. Padahal ketika di bawah pengelolaan Pemkot Semarang ada jaminan pendidikan gratis bagi setiap siswa hingga tingkat SMA/SMK. (duh)

Tinggalkan Balasan

Yuk, Berbagi Informasi

Bagikan Artikel Ini. Klik ikon di bawah.
close-link