Honor Penyampaian SPPT untuk RT/RW Naik Dua Kali Lipat

METROSEMARANG.COM – Sebanyak 516.000 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2018 dibagikan kepada Camat dan Lurah se Kota Semarang di lantai 8 Gedung Moch Ikhsan Balai Kota Semarang, Kamis (8/3).

Wali Kota Hendi secara simbolis menyerahkan SPPT PBB kepada Camat Semarang Tengah dan Kelurahan Pekunden di lantai 8 Gedung Moch Ikhsan Balai Kota Semarang, Kamis (8/3). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Secara simbolis SPPT diserahkan Wali Kota Hendrar Prihadi kepada Kecamatan Semarang Tengah dan Kelurahan Pekunden, sebagai peringkat pertama pencapaian PBB tahun 2017 berdasarkan nominal.

SPPT PBB tersebut nantinya diberikan kepada RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tangga), yang kemudian RT/RW harus disampaikan kepada seluruh Wajib Pajak (WP). Untuk memotivasi RT/RW, Pemkot akan menaikkan uang jasa penyampaian SPPT.

Wali Kota Hendrar Prihadi mengatakan, PBB merupakan salah satu unsur pembiayaan pembangunan daerah. Petugas penyampaian SPPT harus bekerja dengan baik, supaya PBB masuk dengan cepat dan pembiayaan pembangunan bisa berjalan baik dan lancar.

‘’Karenanya, mulai 2018 ini ada kenaikan uang jasa penyampaian SPPT untuk RT/RW sampai 100 persen. Detail teknis sama kepala Bapenda,’’ katanya, usai penyampaian secara simbolis SPPT dan DHK PBB 2018 yang baru kepada Camat dan Lurah.

Kenaikan uang jasa hingga 100 persen itu, harus menjadi pemacu untuk secepatnya menyampaikan SPPT PBB kepada wajib pajak.

‘’Batas waktu pembayaran PBB yang biasanya pada 31 Agustus, juga kita undur menjadi 31 September. Bagi warga yang bayar sebelum 30 September akan diundi dengan hadiah 1 unit rumah,’’ kata Wali Kota yang karib disapa Hendi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi A Mardiana menambahkan, honor untuk RT akan naik dari sebelumnya Rp1.200 menjadi Rp2.400 per lembar SPPT PBB. Sedangkan honor RW akan naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000.

Pihaknya berharap SPPT bisa disampaikan kepada wajib pajak tepat waktu. Sedangkan pembayaran honor akan diberikan di anggaran perubahan, karena butuh anggaran Rp2,6 miliar.

‘’Minggu pertama Maret SPPT disampaikan ke kelurahan, minggu kedua pemilahan berdasarkan RT dan RW, minggu ketiga penyerahan kepada RT/RW, dan minggu keempat RT/RW harus sudah menyampaikan kepada wajib pajak,’’ katanya.

Ditegaskan, pembayaran PBB ini berbeda dengan pajak hiburan atau perhotelan. PBB terkait dengan banyak pihak seperti RT/RW, Lurah dan Camat. Sedangkan pajak hotel dan hiburan bisa ditangani sendiri langsung oleh petugas Bapenda. (duh)

You might also like

Comments are closed.