Home > METRO BERITA > Ita Sebut Sistem Drainase dan Alih Fungsi Lahan Penyebab Utama Longsor

Ita Sebut Sistem Drainase dan Alih Fungsi Lahan Penyebab Utama Longsor

METROSEMARANG.COM – Tidak adanya sistem drainase yang baik dan alih fungsi lahan hijau disinyalir sebagai penyebab utama terjadinya longsor di beberapa titik wilayah Kota Semarang. Karena itu, Pemkot Semarang melakukan langkah preventif dengan pengetatan perizinan pendirian perumahan dan izin lainnya melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Wakil Wali Kota Hevearita G Rahayu saat meninjau salah satu titik lokasi longsor, Rabu (15/2). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, terjadi tanah longsor di berbagai wilayah secara berbarengan. Seperti di Pudak Payung ada dua titik, Kradenan satu titik, dan Tegalsari juga ada satu titik.

Semua lokasi longsor tersebut merupakan kawasan permukiman padat. Di tiga lokasi, yakni Pudak Payung, Kradenan, dan Tegalsari, tanah longsor menimpa rumah penduduk dan mengakibatkan korban luka. Sementara di Manyaran longsoran tanah terjadi di talud pinggir sungai depan rumah warga.

“Kalau saya lihat dari semua lokasi itu hampir sama, lokasinya berbukit. Namun, tidak ada drainase yang baik sehingga begitu hujan turun airnya mengalir ke mana-mana. Beban di atas berat sehingga terjadi longsor”, kat Ita, sapaan akrab Hevearita di sela meninjau lokasi tanah longsor di lokasi-lokasi tersebut, Rabu (15/2).

Sebagai tindakan preventif, pihaknya meminta jajaran camat untuk memetakan secara detail titik-titik di wilayahnya yang rawan bencana seperti tanah longsor.

“Nanti para camat akan coba dikumpulkan untuk diberikan pengetahuan secara praktis mengenali kontur bangunan di topografi seperti ini (perbukitan). Kami minta segera membuatkan sistem drainase di kawasan itu,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah juga akan menggandeng tim yang berpengalaman dan ahli di bidang geologi. Untuk mencari solusi mengantisipasi terjadinya longsor di kawasan permukiman dengan kontur perbukitan.

Dia juga menginginkan ketentuan tata ruang harus dipatuhi, khususnya dalam pembangunan perumahan. “Jadi temen-temen dari dinas juga harus mengetahui ketentuan tata ruang ini harus dipatuhi. Pemerintah saat ini sedang proses revisi RTRW”, tegasnya. (duh)

Yuk, Berbagi Informasi

Bagikan Artikel Ini. Klik ikon di bawah.
close-link