Home > METRO BERITA > METRO JATENG > Kades di Demak Ditarik Pungutan untuk Pelantikan

Kades di Demak Ditarik Pungutan untuk Pelantikan

METROSEMARANG.COM – Biaya pelaksanaan pelantikan kepala desa se-Kabupaten Demak dibebankan kepada masing-masing calon terpilih. Hal itu lantaran pemkab setempat tidak menganggarkan secara khusus kegiatan tersebut.

Kepala desa bersama rombongan sedang menghadiri acara pelantikan di Alun-alun Demak, Rabu (2/11). Foto: metrojateng.com
Kepala desa bersama rombongan sedang menghadiri acara pelantikan di Alun-alun Demak, Rabu (2/11). Foto: metrojateng.com

Dari informasi yang dihimpun, sedikitnya ada 183 kepala desa terpilih dari 14 kecamatan mengikuti pelantikan yang digelar di alun-alun Demak, hari ini, Rabu (2/11). Mereka dibebankan untuk membayar biaya pelantikan dengan besaran beragam, mulai dari Rp 3,5 juta sampai Rp 6 juta.

Penarikan biaya tersebut mendapat sorotan sejumlah tokoh. Sebab, hal itu dinilai sebagai pungutan liar (pungli).

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Demak (FKRMD), Mohammad Rifai mengatakan bahwa penarikan biaya yang dibebankan kepada kepala desa terpilih tersebut perlu dikaji ulang. Apakah hal itu termasuk pungli atau tidak.

“Kalau melihat kasus ini menjadi aneh. Mestinya pelantikan termasuk dari tahapan pilkades. Jadi, mestinya pilkades dan pelantikan dibiayai oleh pemerintah,” katanya, Rabu (2/11/2016).

Dengan adanya penarikan biaya pelantikan, dikhawatirkan akan membebani para kepala desa. “Menjadi calon kades itu sudah banyak menghabiskan uang, ini malah ditarik lagi,” lanjutnya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Demak, Sunari mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemanggilan kepada panitia terkait sumber dana dan penggunaannya dalam pilkades serentak kali ini.

“Kalau pelaksananya pemerintah daerah, mestinya anggarannya juga dari APBD. Kami akan panggil panitia secepatnya untuk memberikan klarifikasi,” terangnya.

Sementara, Bupati Demak, M Natsir berdalih jika penarikan biaya pelantikan bersifat sukarela dan tidak ada paksaan. “Kalau mau silakan, kalau tidak monggo. Tidak ada paksaan,” paparnya.

Ditegaskannya, tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan pelantikan serentak, sehingga sumber dana dari swadaya para kepala desa terpilih. “Mereka sadar sendiri secara bersama-sama. Tapi tetap akan ada evaluasi,” tandasnya. (metrojateng.com/MJ-23)