Home > METRO BERITA > Kasus SMKN 7, Pengurus Aliran Penghayat: Sekolah Jangan Diskriminatif

Kasus SMKN 7, Pengurus Aliran Penghayat: Sekolah Jangan Diskriminatif

METROSEMARANG.COM – Penyelesaian kasus siswa SMKN 7 Semarang berinisial ZNR yang tinggal kelas akibat menolak praktik salat, bak benang kusut. Pasalnya, sejumlah pengurus aliran penghayat mengecam keras upaya diskriminatif dari pihak sekolah tersebut.

Mediasi penyelesaian kasus siswa penganut aliran kepercayaan di kantor Disdik Provinsi Jateng, Rabu (3/8). Foto: metrosemarang.com/yulikha elvitri
Mediasi penyelesaian kasus siswa penganut aliran kepercayaan di kantor Disdik Provinsi Jateng, Rabu (3/8). Foto: metrosemarang.com/yulikha elvitri

“Setiap orang bebas beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” kata Margono koordinator aliran penghayat di Semarang, Kamis (4/8) sore.

Ia juga menilai, pada Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditekankan bahwa ‘Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali’.

Pihak sekolah, katanya juga telah melakukan pemaksaan dan tekanan kepada ZNR untuk membuat surat pernyataan dengan mengesampingkan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, azas konsensualisme dan azas itikad baik berdasarkan KUH Perdata.

Karena itulah, ZNR juga wajib memperoleh perlindungan dalam memeluk agama dan dilindungi dari segala diskriminasi sesuai qPasal 76A huruf a UU Perlindungan yang berbunyi, setiap orang dilarang memperlakukan anak diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

Mediasi untuk penyelesaian kasus tersebut sudah dilakukan, tapi hasilnya masih nihil. Pada mediasi kedua yang digelar di Gedung A lantai 2, Dinas Pendidikan Provinsi, Jalan Pemuda Semarang, Rabu (3/8) kemarin juga melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Nur Hadi Amiyanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota, Bunyamin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid serta pihak SMKN 7. (far)