Home > METRO BERITA > Kemenhub Revisi Aturan Usang soal Angkutan Barang

Kemenhub Revisi Aturan Usang soal Angkutan Barang

METROSEMARANG.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 69 Tahun 1993 yang mengatur soal tata pelaksana penindakan angkutan barang di jalan raya.

Deny Kusdyana
Foto: metrosemarang.com/Fariz fardianto

Sebab, menurut Kasubdit Angkutan Darat Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Deny Kusdyana, keberadaan aturan tersebut kurang pas karena pemerintah telah menerapkan aturan yang baru sesuai Permenhub Nomor 74 Tahun 2017.

“Makanya perlu penyesuaian. Untuk itulah, kami sudah merancang revisinya. Kami ajak bertemu para pemangku kepentingan untuk membahas bersama usulan-usulan aturan yang layak dimasukan ke dalam Permenhub Nomor 74 Tahun 2017,” ungkapnya, saat berada di Novotel Semarang, Rabu (11/10).

Revisi aturan nantinya menyasar pada mekanisme pembatasan kapasitas daya angkut pada angkutan barang. Ia menyoroti banyaknya kasus over loading yang terjadi di sektor angkutan barang.

“Karena angkutan barang belum kami sentuh. Maka operatornya banyak yang bersaing tidak sehat,” cetusnya.

Denymenyebut banyak pengusaha angkutan baramg yang berlomba-lomba mengakali muatan demi mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Ia pun mengatakan hal itu juga berimbas pada kerusakan infrastruktur jalan raya di sejumlah daerah.

“Kami akan mencoba merancang aturan yang membuat pergerakan mereka lebih efektif. Bagaimana caranya agar dari Jakarta ke Semarang (sopir truk) tidak kosong. Kami akan bantu mendapatkan supply dan demandnya di terminal baramg,” paparnya.

Revisi juga menyasar pada sistem informasi publik terkait kebijakan dan standarisasi angkutan barang. Pihaknya akan menjalin komunikasi antar kementerian dan lembaga agar dapat disusun sanksi tegas di jalan raya.

“Sanksinya nanti berupa penurunan barang sesuai standar daya angkut. Dan ada sanksi penilangan,” katanya.

Chandra Budiman, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng mencermati adanya kevakuman hukum dalam aturan mengenai angkutan barang. Akibatnya, selama ini kerap muncul peraturan tentang badan hukum dan pajak STNK.

“Karenanya nanti harus ada dasar hukumnya. Apalagi di lapangan kami dipersulit izinnya, harus melampirkan izin HO. Aturannya selama ini kurang pas,” terangnya. (far)

Tinggalkan Balasan