Kepala SMANSA Digugat ke PTUN

METROSEMARANG.COM – Tim Advokasi Peduli Anak akhirnya memilih melayangkan gugatan ke PTUN untuk mengurai benang kusut atas kasus dikeluarkannya dua siswa berinisial AP dan MA dari SMAN 1 Semarang (SMANSA).

Unjuk rasa siswa SMANSA sebagai aksi solidaritas terhadap rekannya yang dikeluarkan sekolah, Jumat (2/3). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Tim Advokasi Peduli Anak, sebagai kuasa hukum orangtua AP, pada Rabu (7/3), resmi melayangkan gugatan terhadap Kepala SMANSA, Endang Suyatmi di PTUN Semarang dengan nomor registrasi 31/G/2018/PTUN.Smg.

Listyani, sebagai koordinator kuasa hukum dari Tim Advokasi Peduli Anak menyebut bahwa, gugatan ini sebagai tidak diresponnya somasi yang dikirimkan kepada kepala sekolah agar mencabut kebijakannya berupa penerbitan Surat Pengembalian Siswa ke Orang Tua/ Wali Nomor 422/104/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama kliennya.

Listyani menyatakan “Kami memandang penerbitan obyek sengketa sangat dipaksakan dan mengada-ada, karena didalam Buku Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri I Semarang yang sah milik AP, masih bersih dan tidak tertulis pelanggaran apapun yang dilakukan oleh AP,” ungkap Listyani dalam keterangan yang diperoleh┬ámetrosemarang.com.

Padahal, ujar Listyani, setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik SMANSA akan ditulis di buku tata tertib dengan ditandatangani oleh peserta didik yang melakukan pelanggaran dan juga ditandatangani guru BK/Kesiswaan dengan disebutkan/ditulis jenis pelanggaran beserta poin yang didapatkan.

Kemudian poin tersebut akan diakumulasikan hingga menentukan sanksi yang didapat peserta didik.

Namun, dalam perkara kliennya, Listyani merasa janggal tatkala kliennya tiba-tiba mendapat 120 poin dengan rincian pasal yang sama sekali tidak dimengerti karena kliennya merasa tidak melakukannya.

Tergugat dalam hal ini kepala sekolah, bahkan tidak menyebutkan secara jelas pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh kliennya.

Denny Septiviant, anggota Tim Advokasi Peduli Anak juga menambahkan tindakan tergugat yang langsung mengeluarkan AP dari SMANSA dengan mengembalikan kepada orang tuanya tanpa melalui teguran lisan maupun tertulis jelas melanggar pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomof 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Denny berujar tindakan edukatif belum dilakukan, namun didahului dengan mengusir kliennya dari sekolah. Karenanya, Denny menilai apa yang dilakukan tergugat telah mengakibatkan kliennya kehilangan hak memperoleh pendidikan di SMANSA.

Tim hukum yang lain, Sukarman berharap atas gugatan ini, PTUN bisa mencabut Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Semarang yang berupa Surat Pengembalian Siswa ke Orang Tua/ Wali Nomor 422/104/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama kliennya.

“Selama proses hukum berjalan, kami berharap PTUN dapat melakukan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat dengan alasan keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang akan dirugikan bila keputusan tergugat tetap dilaksanakan. Keadaan yang sangat mendesak tersebut pada tanggal 19 Maret 2018 akan dilaksanakan Ujian Nasional yang harus diikuti oleh AP,” tukas Sukarman. (far)