Home > Berita Pilihan > Kesalnya Hendi, Budaya ‘Asal Bapak Senang’ Masih Mengakar

Kesalnya Hendi, Budaya ‘Asal Bapak Senang’ Masih Mengakar

METROSEMARANG.COM – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengakui laporan dari bawahannya kadang tidak sesuai kenyataan. Laporan yang dikenal dengan budaya negatif Asal Bapak Senang (ABS) ini diakui masih terjadi di birokrasi pemerintahannya.

Wali Kota Hendi saat menjajal panggung stand up comedy beberapa waktu lalu. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

Dia pun menegaskan jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Semarang, untuk tidak lagi membudayakan ABS. Hanya demi untuk kepentingan mengamankan kedudukan dan jabatannya.

‘’Sering di jajaran organisasi, institusi bahkan di tempat saya bekerja saat ini, birokrasi, kadang-kadang supaya tidak ada perdebatan lama, supaya pimpinannya nggak mencecar, terus bilang siap-siap begitu. Tapi nyatanya, begitu dikontrol mereka tidak melakukan aktifitas seperti yang diinginkan oleh pimpinan,’’ ungkapnya usai acara BimbinganTeknis ke-4 Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City dan MoU OPD di Balaikota, Kamis (2/11).

Menurutnya, sekarang bukan lagi jamannya birokrasi masih menggunakan budaya ABS pada pimpinan. Sekarang yang lebih penting sebagai birokrasi pemerintahan adalah melakukan tugas melayani warga secara maksimal. Sebab saat ini tuntutannya adalah bagaimana melayani masyarakat dengan baik dan cepat.

Daripada mengembangkan budaya ABS, wali kota yang akrab disapa Hendi ini berharap para jajaran OPD bersikap jujur dan berterus terang. Melakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan dirinya jika mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas. Sehingga persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat bisa segera terselesaikan.

‘’Misalnya belum paham maksud dari smart city, ya lebih baik nggak usah ditandatangani. Sehingga kita akan ngerti, oh OPD itu nggak mau tanda tangan. Kenapa? Pak saya belum tahu. Kita carikan solusi. Sehingga mereka kita dorong untuk bisa menjalankan tugas dengan baik,’’ terangnya.

Ia menegaskan jika tugas yang dibebankan kepada OPD tidak bisa dijalankan maka masyarakat yang menjadi korban. ‘’Tapi kalau kemudian mereka takut, pekewuh dibilang nggak ngerti, terus omong siap-siap. Tapi nggak dijalankan, kasihan masyarakat,’’ tandasnya.

Untuk melakukan evaluasi terhadap OPD sendiri, tambahnya, pihaknya setiap sebulan sekali bahkan setiap minggu, melakukan rapat evaluasi terhadap program yang dijalankan seluruh OPD. Mulai dari Kepala Dinas (Kadinas) sampai Kecamatan dan Kelurahan. Sehingga jika ada tantangan, hambatan, dan kesulitan maka pelayanan OPD terhadap masyarakat bisa secara cepat dan tepat diatasi. (duh)