Home > Uncategorized > Komisi A: Pemkot Punya Payung Hukum Atur Bangunan Telantar

Komisi A: Pemkot Punya Payung Hukum Atur Bangunan Telantar

Kanjengan Semarang. Foto Metro/MS-01
Kanjengan Semarang. Foto Metro/MS-01

SEMARANG – Komisi A DPRD Kota Semarang menyesalkan klaim pemkot yang menyatakan tidak memiliki payung hukum untuk menertibkan bangunan terlantar. Menurut komisi yang membidangi hukum ini, pemkot memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yang telah disahkan sejak 2009 silam.

Perda tersebut belum ditindaklanjuti dengan peraturan wali kota (perwal). Oleh karena itu, komisi A justeru mendesak pemkot segera menyelesaikan perwal tentang sertifikat layak fungsi (SLF).

Sekretaris DTKP Kota Semarang, Irwansyah, sebelumnya menyatakan pemkot tidak memiliki perda yang mengatur bangunan terlantar. Sehingga hanya bisa melakukan himbauan, supaya pemilik bangunan merawat atau mengembangkannya agar tidak mangkrak.

Wakil Ketua Komisi A Wisnu Pudjonggo menyatakan, sebenarnya pemerintah sudah memiliki payung hukum yang dijadikan pedoman untuk menindak tegas pemilik yang menelantarkan bangunan. Dia mengklaim regulasi tersebut sudah muncul sejak tahun 2009 silam. Ironisnya, sejak perda tentang bangunan gedung diterbitkan, pemkot tidak segera menindaklanjutinya dengan membuat perwal.

‘’Salah kalau pemkot bilang tidak memiliki regulasi yang mengatur soal bangunan yang ditelantarkan. Tapi harus kita bedakan, kalau bangunan cagar budaya memang ada undang-undang tersendiri yang mengatur soal itu (cagar budaya). Kalau berkaitan dengan bangunan magnkrak di Kota Semarang sebenarnya bisa ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung,’’ kata Wisnu Pudjonggo, Selasa (2/7/2014)

Dia menjelaskan, dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemkot sudah diberi payung hukum untuk melakukan sertifikat layak fungsi terhadap bangunan-bangunan yang ada di Kota Semarang, yang pasti harus memenuhi standarisasi kelayakan. Seperti terawat dan memfungsikan bangunan tersebut. Bahkan dalam perda tersebut juga tertulis sanksi bagi pemilik pelanggarnya. Salah satunya bangunan gedung tersebut harus dibongkar. (MS-13)