Home > METRO BERITA > Komisi D Segera Panggil Direksi PT Simoplas

Komisi D Segera Panggil Direksi PT Simoplas

METROSEMARANG.COM – Komisi D DPRD Kota Semarang sangat menyangkan ketidakhadirkan Direksi PT Simoplas dalam audiensi terkait permasalahan di perusahaan itu di kantor dewan, Rabu (2/11). Komisi yang membidangi ketenagakerjaan ini akan kembali mengundang direksi.

Para pekerja PT Simoplas saat melakukan audiensi dengan anggota dewan di Komisi D DPRD Kota Semarang, Rabu (2/11). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh
Para pekerja PT Simoplas saat melakukan audiensi dengan anggota dewan di Komisi D DPRD Kota Semarang, Rabu (2/11). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang Rukiyanto mengatakan, Direksi PT Simoplas mempunyai permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait pekerjanya. Yakni ada sekitar 1.900 pekerja yang selama 7 bulan ini tidak dibayarkan gajinya dan dirumahkan tanpa ada batas waktu yang jelas.

Selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang pengelohan biji plastik itu belum membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang telah dipotong dari gaji para pekerja. Sehingga jumlah tanggungan perusahaan kepada pekerjaannya cukup besar.

‘’Untuk BPJS Kesehatan saja sekitar Rp 2,8 miliar, sedangkan kalau ditotal dengan BPJS Ketenagakerjaan, gaji dan tunjangan yang belum terbayarkan penuh nilainya ada sekitar Rp 19 miliar,’’ katanya anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Kondisi yang terjadi di perusahaan ini membuat Komisi D sangat prihatin. Karena itu, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu pekerja dengan meminta manajemen perusahaan untuk membawa masalah ini dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Dijelaskan, dalam pertemuan manejemen perusahaan menyampaikan semua tuntuan pekerja akan diputuskan dalam RUPS yang akan dilaksanakan sekitar 21 November 2016. Sebelum digelar RUPS itu, pihaknya akan meminta manajemen menjelaskan hasil rapat dengan direksi.

‘’Harus dipastikan oleh manajemen dan direksi bahwa masalah ini akan dibawah ke RUPS. Kemudian dalam RUPS itu harus bisa memperjuangkan supaya tuntutan para pekerja bisa dipenuhi,’’ tegasnya. (duh)