Home > METRO BERITA > Konflik Rohingya, PBB Didesak Jatuhi Sanksi bagi Junta Myanmar

Konflik Rohingya, PBB Didesak Jatuhi Sanksi bagi Junta Myanmar

METROSEMARANG.COM – Untuk menyelesaikan konflik yang dialami warga Muslim Rohingya, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) didesak untuk menjatuhi sanksi tegas terhadap pemerintah junta Myanmar.

Dekan FH Unnes, Rodiyah

Desakan tersebut menyeruak tatkala para anggota Pusat Studi ASEAN (PSA)  Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) memberikan pernyataan dihadapan wartawan di kampus Unnes Sekaran Gunungpati, Senin (4/9).

Ketua PSA FH Unnes, Sonny S Wicaksono menyebut bahwa apa yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya sebuah tragedi kemanusiaan terburuk yang pernah terjadi di Asia Tenggara dalam sepuluh tahun terakhir.

Sebab, menurutnya Myanmar yang dipimpin oleh junta militer merupakan aktor intelektual dibalik pembunuhan massal sekaligus pembersihan etnis yang melanda Rohingya.

“Pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat di Myanmar harus diproses hukum nasional maupun hukum internasional. Negara-negara anggota ASEAN dapat mendesak PBB memproses mekanisme hukum pidana internasional,” ungkap Sonny.

Ia memaparkan bahwa konflik Rohingya murni permasalahan kemanusiaan. Sehingga ia mengimbau kepada masyarakat Indonesia supaya tidak termakan provokasi sentimen rasial dan agama dalam menyikapi peristiwa berdarah tersebut.

Pihaknya mengatakan itu semua dipicu konflik domestik di negeri yang dipimpin Aung San Suu Kyi tersebut.

Rodiyah, Dekan FH Unnes, mengatakan konflik yang memicu pembantaian etnis Rohingya lantaran terdapat kilang gas luar biasa yang dimiliki Myanmar.

Selain itu, ada pula ketidakadilan dalam pemanfaatan gas karena hanya dijual bagi negara tertentu tanpa pasar bebas.

“Konflik Rohingya sudah terjadi sejak Burma (sebelum diganti Myanmar) merdeka pada 1948. Warga Rohingya memang berasal dari Bangladesh,” tambahnya.

Di era perang dunia kedua, mereka bermigrasi ke Myanmar. Di situ oleh Jenderal Aung dikerahkan kekuatannya untuk melegitimasi kekuasaan dan salah satu kekuatan memerdekakan Burma.

“Ada sensitivitas mengeluarkan Rohingya dari Burma. Di konstitusi, tidak memunculkan etnis Rohingya sebagai warga negara. Permasalahannya itu ya norma hukumnya,” ujar Rodiyah. (far)