Home > METRO BERITA > METRO JATENG > Korupsi Bondo Desa, Eks Kades Rowoboni Diadili

Korupsi Bondo Desa, Eks Kades Rowoboni Diadili

image

SEMARANG — Mantan Kepala Desa Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Niyar Malik (47), didakwa korupsi kas desa atas hasil sewa tanah bondo desa sebesar Rp
73,9 juta. Jaksa Penuntut Umum, Ricky Panggabean, dari Kejaksaan Negeri Ambarawa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (5/8/2014).

“Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara,” kata Jaksa Ricky saat membacakan surat dakwaan dengan nomor perkara PDS-03/O.3.42/Ft.1/06/2014, di hadapan Mejelis Hakim.

Dijelaskannya, Niyar Malik menjadi Kades Rowoboni selama delapan tahun, sejak 1998 hingga 2006. Selama menjabat, dia diduga terlibat dalam kasus korupsi dana sewa lahan bengkok desa. “Hasil sewa atas tanah milik desa, seharusnya dimasukkan ke kas desa. Namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa,” terangnya.

Kasus ini bergulir setelah ada laporan dari masyarakat yang mencurigai Niyar masih menyewakan tanah bengkok desa setelah lengser dari Kades. Bengkok yang disewakan ke pihak lain meliputi satu petak tanah seluas 9.500 m2, empat petak tanah seluas 4.000 m2, dan sembilan petak tanah seluas 5.000 m2.

“Tanah bengkok seharusnya dikembalikan ke pemerintah Desa Rowoboni. Pengelolaan tanah bengkok adalah kewenangan Kades yang baru,” tuturnya.

Perbuatan pria warga Dusun Rowoganjar RT 02 RW 02, Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, merugikan keuangan negara. Hasil penyelidikan Kejaksaan, kerugian negara mencapai Rp 73,9 juta.

Terdakwa dijerat dengan dakwaan subsideritas. Dakwaan primer Pasal 2 dan dakwaan subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menanggapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Adhi Gunawan, tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Melainkan langsung ke proses pemeriksaan perkara. (MS-12)