Home > Berita Pilihan > Kritik Menristek di Medsos, Dua Mahasiswa Unnes Dijerat UU ITE

Kritik Menristek di Medsos, Dua Mahasiswa Unnes Dijerat UU ITE

METROSEMARANG.COM – Universitas Negeri Semarang (Unnes) mendapat sorotan tajam. Tak lain karena pihak rektorat nekat menyeret dua mahasiswanya sendiri ke ranah hukum setelah mengkritik Menristekdikti, Muhammad  Nasir.

Ilustrasi

Kedua mahasiswa yang bernasib malang itu bernama Julio Belnanda Harianja dari Fakultas Hukum (FH) serta Harist Achmad Mizaki dari Fakultas Teknik (FT).

Mereka dilaporkan kampusnya sendiri dengan ancaman jeratan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan 310 KUHP.

Nasib sial yang menimpa mereka bermula saat mengunggah foto bernada satir berupa piagam bertuliskan penghargaan untuk Mohamad Nasir (Menristek) atas capaian mencederai asas ketunggalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi ke media sosial (medsos) 7 Mei 2017 kemarin.

Piagam tersebut mencantumkan nama M Nasir disertai tulisan “Telah menciderai semangat asas ketunggalan UKT di Perguruan Tinggi”.

“Kami sampaikan pelaporan tersebut memang ada, bukan karena pembungkaman atau larangan menyampaikan pendapat atau kritik.  Melainkan dugaan pelanggaran hukum (UU ITE) yang telah mengunggah sebuah dokumen tidak patut diberikan pada Menristekdikti saat acara di Unnes,” ungkap Rektor Unnes, Fathur Rokhman, Minggu (30/7).

Namun, ia menampik bila pelaporan dua mahasiswanya atas dasar pembungkaman hak berekspresi. Fatur mengklaim Unnes adalah kampus sekaligus institusi negara. Tata kelola kampusnya juga diklaim ada dalam integritas dengan KPK, Irjen dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sehingga, Fatur menganggap berhak memerintahkan Biro Umum Hukum dan Kepegawaian (BUHK) untuk melaporkan dua mahasiswanya kepada polisi. “Apakah salah masyarakat atau institusi menyampaikan laporan ke kepolisian,” kilahnya.

Saat ini, pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. Ia malah menantang balik jika yang bersangkutan merasa tindakannya tidak bersalah, mengapa takut atas panggilan kepolisian yang menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Mengapa pula mengajak mahasiswa lain mengaburkan persoalan dengan wacana keliru bahwa saya telah melaporkan anak-anaknya ke kepolisian,” tuturnya. Pihaknya mengatakan hanya siap menerima kritik atas data empirik dan analisis yang sahih.

Walau begitu, fakta berbeda justru diungkapkan Julio Belnanda Harianja yang saat ini dilaporkan oleh sang rektor. “Yang terjadi saat ini belum ada rencana mediasi di dalam kampus, pimpinan kampus sudah lapor ke polisi, seharusnya kampus yang memulai untuk mediasi kepada kami,” bebernya.

Samuel Rajagukguk, pengacara terlapor menyayangkan atas reaksi emosional pihak rektorat terhadap dua mahasiswa tersebut.

“Kritik atau aspirasi yang disampaikan oleh klien kami semestinya dapat direspon sebagai bentuk masukan terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Bukan malah dilaporkan kepada pihak berwajib,” kata Samuel.

Padahal, sebuah kritik seharusnya jadi aspirasi mahasiswa yang tidak dapat dibungkam dengan tindakan kriminalisasi. Karenanya, ia mendesak Unnes menyetop kriminalisasi dengan mengunakan pasal karet UU ITE dan Pasal 310 KUHP.

“Yang bersangkutan mendapat surat untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik pada Rabu pekan depan,” ujar Samuel. (far)

Yuk, Berbagi Informasi

Bagikan Artikel Ini. Klik ikon di bawah.
close-link