Home > METRO BERITA > METRO JATENG > Mantap! Mau Lengser, Anggota DPRD Jateng Dapat Pesangon Rp 1,35 M

Mantap! Mau Lengser, Anggota DPRD Jateng Dapat Pesangon Rp 1,35 M

image

SEMARANG—Masa bakti anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014 tinggal sekitar 1 bulan. Menjelang pelantikan legislator periode berikutnya yang direncanakan 4 September 2014, anggota Dewan saat ini akan mendapatkan uang jasa pengabdian (UJP).

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat  DPRD Jateng Rani Ratnaningdyah mengatakan, uang jasa pengabdian sebesar enam kali uang representasi. Kalau statusnya hanya anggota dewan (tidak pimpinan) besaran uang jasa pengabdian yang diterima adalah 6 x Rp 2.250.000. Kemudian untuk wakil ketua 6 x Rp 2,4 juta, dan ketua 6 x Rp 3 juta. 

“Enam kali itu kalau masa kerja penuh. Kalau aktifnya tidak lengkap selama lima tahun, besaran uang jasa pengabdiannya tergantung lama masa kerjanya,” katanya.

Rani menjelaskan, jika anggota dewan hanya menjabat kurang satu tahun diberikan uang jasa pengabdian satu kali uang representasi. Jika menjabat dua tahun mendapat tiga kali uang representasi, menjabat tiga tahun sebesar empat kali uang representasi, menjabat empat tahun mendapat lima kali uang representasi. Jika menjabat selama lima tahun maka uang jasa pengabdiannya sebesar enam kali uang representasi.

Dengan hitungan tersebut, maka Ketua DPRD mendapat Rp 18 juta, dan empat wakil ketua mendapat masing-masing Rp 14,4 juta. Kemudian, 95 anggota Dewan mendapat masing-masing Rp 13,5 juta. Total anggaran maksimal yang disediakan mencapai Rp. 1.358.100.000. 

Namun jumlah yang dikucurkan Sekwan DPRD Jateng diperkirakan tidak mencapai angka maksimal. Sebab tidak semua anggota DPRD Jateng masa baktinya lima tahun. Ada sejumlah anggota yang baru menjabat Dewan sekitar satu tahun yang berasal dari pergantian antar waktu (PAW). Kemudian, dua pimpinan dewan, yaitu Plt Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan juga Wakil Ketua DPRD Jayus juga tidak menjabat pimpinan selama lima tahun.

Besaran uang representasi dan uang jasa pengabdian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Uang jasa pengabdian itu rencananya akan dikirimkan sebelum pelantikan anggota dewan periode 2014-2019.(MS-08)

Yuk, Berbagi Informasi

Bagikan Artikel Ini. Klik ikon di bawah.
close-link