Home > METRO BERITA > Fokus Metro Semarang > Masyarakat Berhak Dapat Informasi Dini soal Kemacetan

Masyarakat Berhak Dapat Informasi Dini soal Kemacetan

Arus lalu lintas di Jalan Sliwangi diperkirakan baru bisa kembali normal pada akhir tahun ini. Foto Metrosemarang/Ade Lukmono
Arus lalu lintas di Jalan Sliwangi diperkirakan baru bisa kembali normal pada akhir tahun ini. Foto Metrosemarang/Ade Lukmono

SEMARANG – Kemacetan yang diakibatkan dari proyek betonisasi jalur Pantura benar-benar membuat pusing pengguna jalan. Bukan saja kerugian waktu, dampak ekonomis juga dirasakan para pengusaha.

Seperti halnya perbaikan di sepanjang Jalan Siliwangi dan Jalan Walisongo Semarang. Jalan tersebut merupakan jalur penghubung utama dari Kendal (arah Jakarta) menuju Tol Krapyak (arah Solo-Yogya) maupun Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang (arah Surabaya).

Menurut Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah Ngargono, dari efek kemacetan tersebut, masyarakat tetap berhak menerima informasi sedini mungkin tentang apa yang terjadi di titik rawan kemacetan. Antisipasi seperti jalur alternatif yang memadai dan rambu peringatan bahwa sedang terjadi kemacetan panjang wajib dipasang di jalur yang menuju sumber kemacetan.

Dia menjelaskan, contoh sederhana penyediaan informasi adalah seperti informasi yang diterapkan Jasa Marga di pintu tol. Biasanya di pintu tol sudah tertulis peringatan akan adanya jalur kemacetan, sehingga pengguna jalan bisa bersiap-siap mengambil jalur sesuai kelasnya.

Jika tidak dilakukan demikian, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kemacetan baru di jalur lain. “Dulu jalan Abdurrahman Saleh pernah dilalui kendaraan besar. Padahal bukan kelasnya. Akibatnya, jika ada dua kendaraan besar bersimpangan, mereka tidak bisa melewatinya lantaran ukuran kendaraan yang terlalu besar. Kondisi itu menyebabkan kemacetan baru di titik yang seharusnya menjadi jalur alternatif,” kata dia.

“Untuk masalah teknis dan deadline, tentunya pemerintah sudah mempunyai kesepakatan tersendiri dengan kontraktor. Jika kontraktor tidak bisa menyelesaikan proyek sebelum deadline, itu kebijakan pemerintah untuk menegur bahkan mem-black list perusahaan kontraktor tersebut,” terang dia. (ade)