Home > METRO BERITA > Mediasi Buntu, Siswa SMK 7 Penganut Aliran Kepercayaan Tetap Tinggal Kelas

Mediasi Buntu, Siswa SMK 7 Penganut Aliran Kepercayaan Tetap Tinggal Kelas

METROSEMARANG.COM – Kasus siswa SMK Negeri 7 Semarang, ZNR yang tinggal kelas karena tidak mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam belum ada tanda-tanda bisa segera terselesaikan. Mediasi yang digelar antara perwakilan siswa dengan pihak-pihak terkait masih menemui jalan buntu.

Foto: metrosemarang.com/yulikha elvitri
Foto: metrosemarang.com/yulikha elvitri

Mediasi lanjutan digelar hari ini, Rabu (3/8) pagi di Gedung A lantai 2, Dinas Pendidikan Provinsi, Jalan Pemuda Semarang. Mediasi awal sudah digelar beberapa waktu lalu di kantor Ombudsman Jawa Tengah.

Pada mediasi kali ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Nur Hadi Amiyanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota, Bunyamin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid serta pihak SMKN 7.

Mediasi yang berlangsung sejak pukul 10.00 pagi tersebut berlangsung cukup alot. Gunaldi, pemuka Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika yang mewakili ZNR berharap agar masalah tersebut segera menemukan titik temu.

Dia meminta kejelasan status ZNR. Menurutnya, siswa penganut kepercayaan tersebut harus meraih haknya untuk mendapat pendidikan.
“Saya ingin agar ZNR bisa segera kembali bersekolah. Sampai sekarang pihak sekolah belum bisa mengabulkan permohonan agar naik kelas,” ungkap Gunaldi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Nur Hadi Amiyanto mengungkapkan, masalah kenaikan atau kelulusan adalah otoritas sekolah. “Kalau regulasi memungkinkan ya kenapa tidak, tapi kalau tidak ada regulasi ya jangan,” ungkap Nur Hadi.

Heru Supriyono, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang menegaskan bahwa harus ada kejelasan yang diinginkan oleh ZNR adalah kenaikan kelas atau difasilitasi pembelajaran sebagai penganut penghayat. Menurutnya apabila yang diinginkan adalah naik kelas maka harus melihat regulasi.

“Jika yang diinginkan adalah pengajaran terkait penghayat maka harus menunggu peraturan yang mengatur hal tersebut. Makanya yang diinginkan yang mana,” ungkap Heru.

Pihak SMKN 7 menyanggah bahwa ZNR tidak diizinkan untuk bersekolah. Namun untuk masalah keinginannya naik kelas belum bisa diputuskan.

“Masalah kenaikan, kewenangan ada di pihak sekolah sasalah kenaikan, dan sudah ada aturan yang mengatur kriteria naik tidaknya siswa,” papar Kepala SMKN 7,  M. Sudarmanto. (vit)