Home > METRO BERITA > Mengingat Kultur Masyarakat Semarang, Sekolah Lima Hari Dinilai Kontra Produktif

Mengingat Kultur Masyarakat Semarang, Sekolah Lima Hari Dinilai Kontra Produktif

METROSEMARANG.COM – Pemerintah diminta mengkaji lagi secara mendalam kelebihan dan kekurangan program sekolah lima hari yang mulai akan diterapkan pada tahun ajaran baru nanti. Bila perlu penerapan sekolah lima hari untuk satu tahun ajaran ke depan sifatnya masih uji coba dulu.

Wali Kota Hendrar Prihadi saat mengunjungi SMP Negeri 6. Wacana lima hari sekolah diminta ditinjau ulang. Foto: metrosemarang.com/dok

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, Selasa (13/6).  Ia menjelaskan bahwa secara umum kalau dilihat dari sisi kultur masyarakat Kota Semarang yang secara real mayoritas beragama Islam, kebijakan sekolah lima hari ini kontra produktif.

Karena menurutnya, selama ini konsep masyarakat di Kota Semarang adalah pagi sekolah umum dan sorenya, untuk anak-anak usia sekolah dasar dan menengah akan mengikuti pendidikan keagamaan. Seperti Taman Pendidikan Alquran (TPQ) maupun Madrasah Diniyah.

”Kemarin waktu pemberlakuan untuk setingkat SMA/SMK saya masih ada toleransi. Tapi kalau ajaran baru besok untuk setingkat SD/SMP, kami minta untuk dikaji secara mendalam kelebihan dan kekurangannya,” kata Anang BU.

Menurut satu-satunya anggota dewan Kota Semarang yang bergelar doktor ini, bila perlu untuk satu tahun ajaran ke depan sekolah lima hari sifatnya uji coba dulu. Karena ini menyangkut proses belajar mengajar untuk anak yang usianya relatif muda belia.

”Pertanyaannya, apakah sekolah (sekolah umum) mampu mengganti peran atau fungsi sekolah atau madrasah diniyah dan TPQ,” ujarnya.

Kalau secara hierarkhi, dia mengakui Pemerintah Kota Semarang harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Tetapi di era otonomi daerah, seandainya kebijakan tersebut tidak pro masyarakat dan bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, maka Pemkot melalui Dinas Pendidikan bisa melakukan penjelasan ke pemerintah pusat.

”Nah tentu untuk implementasi kebijakan tersebut di Kota Semarang, ¬†agar mengatur struktur program dan jadwal yang tepat,” pungkasnya. (duh)

Yuk, Berbagi Informasi

Bagikan Artikel Ini. Klik ikon di bawah.
close-link