Home > METRO BERITA > Munculnya Mafia Tanah Proyek Jalan Lingkar, Dewan Salahkan Pemkot

Munculnya Mafia Tanah Proyek Jalan Lingkar, Dewan Salahkan Pemkot

METROSEMARANG.COM – Keberadaan mafia tanah dalam rencana proyek pembangunan jalan lingkar luar Semarang (Semarang outer ring road/SORR) rute Mangkang – Mijen (selatan) sangat disayangkan oleh kalangan DPRD Kota Semarang. Kejadian itu dituding akibat kesembronoan Pemerintah Kota Semarang yang diduga membocorkan data titik-titik lahan warga yang bakal terkena pembebasan.

Wachid Nurmiyanto Foto: metrosemarang.com/dok
Wachid Nurmiyanto
Foto: metrosemarang.com/dok

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto mengatakan, seharusnya data lahan yang terkena pembebasan lahan dirahasiakan dinas terkait di pemerintah kota supaya tidak ‘dimainkan’ oleh para mafia tanah. Namun demikian sosialisasi harus tetap dilakukan kepada pemilik lahan supaya memahami alasan pembangunan sehingga mereka nantinya tidak menolak pembebasan.

“Selain itu segera lakukan pengukuran, appraisal harga dan pembebasan lahan. Supaya tidak ada kesempatan bagi mafia membeli lahan warga untuk nantinya saat ada pembebasan minta harga yang sangat tinggi kepada pemkot,” katanya, Selasa (1/11).

Menurutnya, sejak tahun 2012 penganggaran untuk pembebasan lahan sebenarnya sudah dilakukan dewan namun tidak pernah terserap karena pemkot belum mampu melakukan pembebasan. Sehingga tahun 2016 ini dewan hanya menyetujui penganggaran sekitar Rp 30 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 80 miliar.

Ditegaskan, rencana pembangunan SORR harus ada target yang jelas kapan selesainya. “Pembebasan lahan hingga berapa lama waktu pengerjaannya harus diperjelas sehingga tidak akan terus molor”, imbuhnya.

Seperti diketahui, rute untuk jalan lingkar luar Semarang bagian selatan akan dimulai dari Kebun Binatang Mangkang, Kelurahan Wonosari, Podorejo, Ngadirgo, Pesantren, dan BSB (Bukit Semarang Baru). Jalan akan dibangun dengan lebar 30 meter dua arah dengan median jalan dan panjang sekitar 10 kilometer dari Kebun Binatang Mangkang sampai BSB.

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Semarang Sukardi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui soal adanya mafia lahan. Namun dia memastikam hanya akan melakukan transaksi pembebasan lahan dengan pemilik lahan yang memiliki bukti sah.

“Pemilik sah itu lah yang akan kami bayar. Soal adanya mafia lahan kami tidak tahu, itu bukan kewenangan Pemerintah Kota Semarang,” tegasnya. (duh)