Home > METRO BERITA > METRO JATENG > Nyalon Wagub, Widhi Handoko Rangkul Nelayan Pantura

Nyalon Wagub, Widhi Handoko Rangkul Nelayan Pantura

METROSEMARANG.COM – Calon Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Widhi Handoko menyatakan siap memfasilitasi pembuatan badan hukum bagi para petani di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) demi meringankan beban hidup mereka.

Widhi Handoko saat bertemu nelayan Tambaklorok Semarang, Minggu (18/6). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Hal tersebut terungkap saat calon yang diusung PDIP itu bertatap muka dengan Kelompok Nelayan Tambaklorok di RW XV, Kelurahan Tanjung Mas Semarang, Minggu (18/6).

“Besok kumpulkan KTP nelayan, akan kami buat badan hukum secepatnya tak sampai satu minggu asal persyaratan lengkap,” ungkap Widhi dihadapan para nelayan.

Pembebasan biaya itu mulai dari proses pengurusan akta hingga pendaftaran badan hukum di kantor cabang Kementerian Hukum dan HAM. Ia menyebut kini sudah ada 60 kelompok nelayan Tambaklorok yang akan direalisasikan pembuatan badan hukum.

Lebih lanjut, pria yang jadi Ketua Gerakan Nelayan Tani (GANTI) Jateng ini juga menuturkan, bahwa upaya ini merupakan opsi bagus bagi nelayan Tambaklorok lantaran selama ini jarang mendapat bantuan alat dan modal akibat tak punya badan hukum.

Ia mencontohkan nelayan Pemalang sudah lebih dulu dapat badan hukum sehingga mereka lebih leluasa mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat.

“Di Pemalang, kami fasilitasi badan hukum kelompok, kami bantu aksesnya dan turunlah bantuan 17 alat trakror, pompa dan kincir air tambak. Di Jepara malah bisa mendatangkan bantuan kapal,” paparnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Kelompok Nelaya Tambaklorok Muhammad Rozikin mengapresiasi langkah Widhi Handoko yang akan membantu pembuatan badan hukum bagi paguyubannya.

“Kami ada 60 kelompok nelayan, tiap kelompok ada 20 nelayan. Belum berbadan hukum semua karena memang tak mampu dengan biaya pembuatan badan hukum kelompok Rp 5-7 juta, kami terimaksih atas bantuan GANTI Jateng,” cetusnya.

Selanjutnya, setelah badan hukum rampung maka kelompok tani harus membuat Kartu Nelayan agar bisa mendapat subsidi pemerintah seperti BBM.

Rozikin menyebut badan hukum juga sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dan permodalan baik dari pemerintah, KKP maupun Kementerian Sosial. (far)

Yuk, Berbagi Informasi

Bagikan Artikel Ini. Klik ikon di bawah.
close-link