Home > METRO BERITA > Pelayanan di Pemkot Semarang Dinilai Masih Rawan Pungli

Pelayanan di Pemkot Semarang Dinilai Masih Rawan Pungli

METROSEMARANG.COM – Sistem pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dinilai masih rawan terjadi pungutan liar (pungli). Bahkan sistem pencegahan terhadap terjadinya korupsi juga masih lemah.

Ilustrasi
Ilustrasi

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kota Semarang, Widi Nugroho mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian Local Integrity System (LIS) bersama Transparency International Indonesia. Hasil kajian tersebut menemukan Pemkot Semarang masih mempunyai sistem pencegahan korupsi yang lemah.

”Assesment LIS dilakukan kepada aktor utama pemerintah yaitu wali kota, birokrasi, dan DPRD bulan September dan Oktober 2016,” katanya, Jumat (2/12).

Dikatakan, dari assesment LIS pihaknya menyimpulkan beberapa hal yang menyebabkan pencegahan korupsi masih lemah dan rawan pungli. Di antaranya, sistem perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) belum sepenuhnya terintegrasi dan memenuhi prinsip cepat, mudah dan murah.

Dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) meskipun setiap peserta telah menandatangani pakta integritas sesuai peraturan. Namun tidak ditampilkan bagaimana mekanisme pengawasannya oleh kepala daerah maupun masyarakat terhadap implementasi pakta integritas tersebut.

”Wali kota memang mempunyai kemampuan anggaran untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Seperti sudah menyediakan ULP (Unit Lelang Pengadaan) dan portal website sebagai bagian transparansi,” terangnya.

Ditambahkan, wali kota belum mempunyai kode etik dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pungli, sehingga memungkinkan ada konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Seharusnya ada standar yang jelas dan tertulis untuk mengambil keputusan terhadap oknum pegawai pemerintah yang melakukan pungli.

Selain point-point di atas, di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Pemkot Semarang juga dinilai tidak ada rencana memperkuat kondisi tersebut. Tercatat hanya ada penguatan peran ULP seperti tersebut dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016. (duh)