Home > METRO BERITA > Pelayanan Publik Buruk, Rekrutmen CPNS Semarang Harus Prioritaskan Kelurahan

Pelayanan Publik Buruk, Rekrutmen CPNS Semarang Harus Prioritaskan Kelurahan

Apel pagi di halaman Balaikota Semarang (ilustrasi)
Apel pagi di halaman Balaikota Semarang (ilustrasi)

SEMARANG – Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Semarang diminta harus mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di kelurahan-kelurahan. Saat ini banyak kantor kelurahan terutama daerah pinggiran sangat kekurangan jumlah pegawai. Padahal, pelayanan di kelurahan salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan publik Kota Semarang dinilai masih buruk.

Kekurangan pegawai banyak terjadi di daerah pinggiran seperti Kecamatan Mijen, Gunungpati, Ngaliyan, Genuk, dan lainnya. Di antaranya seperti Kelurahan Cangkiran, Mijen, hanya memiliki 4 pegawai. Kelurahan Pesantren, Mijen, hanya 3 pegawai. Kemudian Kelurahan Podorejo dan Wates, Ngaliyan, masing-masing hanya 4 pegawai. Serta Kelurahan Terboyo Kulon, Genuk, hanya ada 3 pegawai.

Kekurangan pegawai dipastikan membuat pelayanan masyarakat tidak maksimal. Padahal kelurahan merupakan intansi publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sayangnya, Pemkot Semarang justeru dinilai tidak memprioritaskan masalah ini. Pada rekrutmen CPNS 2014 ini, formasi yang ada justru hanya untuk guru, tenaga kesehatan, dan paling banyak tenaga teknis.

‘’Formasi ini ditentukan pusat tentu dari usulan yang disampaikan oleh Pemkot, karena itu disayangkan kenapa untuk mengisi kekurangan pegawai di kelurahan justru tidak ada,’’ kata anggota DPRD Kota Semarang, Imam Marjuki, Selasa (26/8/2014).

Perekrutan CPNS baru untuk memenuhi kebutuhan pegawai di kelurahan sebenarnya merupakan cara paling ideal. Sebab, selama ini upaya lain dengan cara memutasi pegawai dari instansi atau dinas ke kelurahan sangat sulit dilakukan. Banyak pegawai yang tidak mau, bahkan meskipun dipaksa. Jika pun ada yang bersedia, akhirnya menjadi enggan masuk kerja atau masuk kerja hanya absen saja.

Peraturan pemberian sanksi tidak berlaku efektif. Pasalnya, sanksi pemecatan hanya diberikan jika tidak masuk kerja sebanyak 46 kali secara kumulatif selama satu tahun. Itupun bisa saja tidak langsung dipecat tapi hanya penurunan pangkat atau penundaan kenaikan gaji berkala.

‘’Jadi solusi terbaik dengan pemenuhan formasi dari CPNS baru. Sebab kalau pegawai baru, pasti bersemangat sehingga kerjanya juga bagus,’’ tegas Imam Marjuki.(MS-13)