Home > METRO BERITA > Pembentukan Perusda Margasatwa Semarang Mulai Dibahas DPRD

Pembentukan Perusda Margasatwa Semarang Mulai Dibahas DPRD

METROSEMARANG.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) Margsatwa Kota Semarang segera dibahas Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kota Semarang. Diharapkan pembentukan raperda ini selesai akhir tahun.

Pengunjung menyaksikan lebih dekat bayi kera yang baru beberapa minggu dilahirkan di Bonbin Mangkang. Pemkot sedang menyusun Raperda Perusda Margasatwa yang diharapkan rampung akhir 2016. Foto: metrosemarang.com/dok
Pengunjung menyaksikan lebih dekat bayi kera yang baru beberapa minggu dilahirkan di Bonbin Mangkang. Pemkot sedang menyusun Raperda Perusda Margasatwa yang diharapkan rampung akhir 2016. Foto: metrosemarang.com/dok

Pembentukan pansus telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (15/11). Dalam rapat Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, Perusda Margasatwa sudah sangat ditunggu-tunggu.

”Karena akan menjadi salah unit usaha holding company (perusahaan induk) PT Bhumi Pandanaran Sejahtera,” kata Ita, sapaan akrab wakil wali kota.

Dengan menjadi perusda, Taman Margatwa Semarang atau lebih dikenal Kebun Binatang Mangkang akan dikelola lebih profesional. Daripada saat ini sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

”Nantinya tidak akan meminta dana dari APBD lagi. Tapi akan dikerjasamakan secara bisnis to bisnis dengan investor,” katanya.

Sebelum menjadi perusda, tentunya akan dilakukan kajian feasibility study, bisnis plan, dan lainnya. Termasuk pembentukan manajemen yang profesional, sehingga dengan menjadi Perusda Margsatwa pengelolaannya akan menjadi lebih baik.

Ita mengatakan, potensi Taman Margasatwa sebenarnya sangat besar. Pemkot sudah dikejar-kejar banyak investor yang tertarik ingin mengelolanya. Tapi pemkot ingin yang terbaik karena itu ingin dibentuk menjadi perusda dulu.

Pamkot nantinya tidak ingin terlibat, karenanya pengelolan akan diserahkan kepada manajemen independen yang profesional. Nantinya pengelolaan tidak boleh membebani APBD, tapi sebaliknya harus memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal.

Setelah raperda disahkan, lanjut Ita, pemkot akan menunjuk direktur sementara perusda yang akan menyiapkan proses perekrutan manajemen, sarpras, dan bisnis plan. Semua itu akan dilakukan dalam waktu 3 bulan. Setelah itu pengelolaan perusda akan diambil alih manajemen yang terbentuk secara profesional tersebut. (duh)