Home > METRO BERITA > Pemkot Belum Bisa Bangun Jalan Lingkar Selatan Tahun Ini

Pemkot Belum Bisa Bangun Jalan Lingkar Selatan Tahun Ini

METROSEMARANG.COM – Pembangunan Semarang outer ring road atau jalan lingkar bagian selatan sepertinya masih belum dapat dilakukan pada tahun 2016 ini. Pemerintah Kota Semarang pada tahun ini rencananya baru akan melakukan inventarisasi dan pengukuran lahan terdampak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang.

Pembangunan outer ring road diharapkan bisa mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Mangkang hingga perbatasan Kendal. Foto: metrosemarang.com/dok
Pembangunan Semarang outer ring road diharapkan bisa mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Mangkang hingga perbatasan Kendal. Foto: metrosemarang.com/dok

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Semarang Sukardi mengatakan, jalan lingkar selatan yang melewati rute Mangkang – Mijen ini sudah masuk tim pelaksana berupa kegiatan inventarisasi dan pengukuran lahan yang akan dilakukan oleh BPN. Saat ini BPN Kota Semarang tinggal menunggu rekomendasi dari BPN Provinsi Jateng untuk melakukan pengukuran tersebut.

“Setelah inventarisasi dan pengukuran di lapangan kemudian baru akan dilakukan penentuan harga ganti rugi lahan oleh tim appraisal independen”, katanya, Selasa (1/11).

Setelah itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan mengenai harga ganti rugi untuk pembebasan lahan tersebut. Namun demikian pembayaran ganti rugi lahan baru akan bisa dilakukan pada tahun 2017 nanti.

Pasalnya, tahun ini pihaknya baru melakukan penganggaran untuk kegiatan tim pelaksana inventarisasi dan pengukuran serta sosialisasi saja. Sementara untuk ganti rugi pembebasan lahan masih belum dianggarkan karena rencana baru di 2017.

“Harapan kami setelah BPN Kota Semarang mendapatkan delegasi wewenang dari BPN Provinsi Jateng bisa segera melakukan inventarisasi dan pengukuran lahan”, katanya.

Adapun untuk lahan yang bakal terkena pembebasan berdasarkan peta bidang ada sebanyak 400 bidang dari sekitar 500 pemilik. Dari jumlah tersebut diperkirakan butuh dana pembebasan lahan sekitar Rp 50 miliar. (duh)