Home > METRO BERITA > Penertiban PKL Kartini Dinilai Tebang Pilih

Penertiban PKL Kartini Dinilai Tebang Pilih

image
PKL Jalan Kartini. Foto Metrosemarang/MS-01

SEMARANG – Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP-Linmas) Kota Semarang untuk kali kesekian melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kartini. Sayang, penertiban dinilai tebang pilih karena tidak semua PKL dikenai penertiban.
 
Aparat Satpol PP Selasa (26/8/2014) hanya melakukan penertiban PKL di pinggir Jalan Kartini yang berjualan binatang piaraan. Sedangkan PKL yang berada di tengah taman tidak ikut ditertibkan. Meski tidak ada perlawanan, namun langkah petugas itu mengecawakan para PKL binatang piaraan.
 
Penertiban dilaksanakan karena keberadaan PKL binatang piaraan di pinggir jalan dinilai mengganggu ketertiban dan pengguna jalan, khususnya kendaraan. Selain itu dianggap liar karena tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang pemanfaatan fasilitas umum.
 
Penertiban ini dilakukan Satpol PP dengan dibantu oleh aparat kepolisian, koramil, dan dimpingi Kecamatan Semarang Timur serta Diinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM). Petugas terpaksa membongkar sejumlah lapak PKL binatang piaraan yang berdiri di atas trotoar dan saluran.
 
Sebagian lapak PKL lainnya dibongkar sendiri, demi menyelamatkan barang-barangnya yang masih bisa dimanfaatkan berjualan di tempat lain. Sedangkan lapak yang dibongkar petugas, sebagian dibawa ke Kantor Satpol PP untuk disita. Pemilik lapak semuanya juga diberikan peringatan untuk tidak kembali berjualan di pinggir jalan.
 
Selain dinilai tebang pilih, para PKL juga merasa kecewa karena penertiban tidak dibarengi dengan penyediaan tempat relokasi. ‘’Arogan dan tidak disiapkan tempat relokasi, terus kami mau jualan dimana,’’ kata salah satu PKL Kartini, Joni (35).
 
Ada sebanyak 20 PKL yang akhirnya berhasil ditertibkan oleh petugas. Kepala Satpol PP-Linmas Kota Semarang Gurung Risyadmoko mengatakan penertiban ini dilakukan karena para PKL mengganggu ketertiban masyarakat dan pengguna jalan, serta tidak sesuai dengan peraturan daerah. ‘’Selain itu sudah diberikan surat peringatan, tapi tetap membandel,’’ kata Gurun. (MS-13)