Home > METRO BERITA > Penganut Kepercayaan Tak Naik Kelas, Disdik: Itu Otoritas Sekolah

Penganut Kepercayaan Tak Naik Kelas, Disdik: Itu Otoritas Sekolah

METROSEMARANG.COM – Nasib pendidikan ZNR masih belum mendapat kepastian. Pihak SMK Negeri 7 Semarang sebenarnya sudah mengizinkan siswa penganut aliran kepercayaan itu tetap menjadi bagian sekolah tersebut, meski terpaksa tinggal kelas.

Kepala SMKN 7 Semarang, M Sudarmanto (pegang mikrofon) saat proses mediasi di Kantor Disdik Jateng, Rabu (3/8). Foto: metrosemarang.com/yulikha elvitri
Kepala SMKN 7 Semarang, M Sudarmanto (pegang mikrofon) saat proses mediasi di Kantor Disdik Jateng, Rabu (3/8). Foto: metrosemarang.com/yulikha elvitri

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin yang turut hadir dalam mediasi menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa membuat aturan sendiri. Masalah kelulusan dan kenaikan kelas ditentukan melalui rapat dewan pendidik di satuan pendidikan terkait yang dipimpin oleh kepala sekolah.

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga sudah meminta petunjuk dari dinas pendidikan provinsi mengenai masalah tersebut. “Karena penentuan kenaikan kelas itu otoritas sekolah,” ungkap Bunyamin, saat menghadiri mediasi di Gedung A Lantai 2 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda Semarang, Rabu (3/8).

Bahkan setelah melalui mediasi yang berlangsung kurang lebih dua jam, keinginan ZNR untuk naik kelas masih belum bisa dipenuhi. Pihak SMK 7 bersikeras tidak ingin melanggar aturan yang tertera dalam Permendikbud No 53 tahun 2015. Salah satu acuannya adalah panduan untuk sekolah menengah kejuruan di mana kriteria kenaikan kelas adalah harus menyelesaikan semua program pelajaran.

ZNR sendiri tidak mengikuti dan tidak menyelesaikan progam pembelajaran pada salah satu mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama Islam. Absennya ZNR dalam mata pelajaran tersebut membuatnya tidak memiliki nilai. Hal ini yang kemudian membuat ZNR tinggal kelas.

M. Sudarmanto, Kepala SMKN 7 mengungkapkan, awalnya ZNR belum tahu kalau dia tinggal kelas sehingga ia masuk ke kelas XII. Namun akhirnya ia harus kembali ke kelas XI karena ternyata ia tinggal kelas.

“Waktu itu rapornya belum diambil, jadi dia mungkin mengira naik kelas sehingga masuk ke kelas 3 (XII),” ujarnya.

Pada mediasi kali ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Nur Hadi Amiyanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota, Bunyamin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid serta pihak SMKN 7. (vit)