Home > METRO BERITA > Perangi Pungli, Ombudsman Jateng Diusulkan Lakukan OTT

Perangi Pungli, Ombudsman Jateng Diusulkan Lakukan OTT

METROSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada Ombudsman agar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) guna menekan aksi pungutan liar (pungli) yang kian merebak di wilayahnya.

Ilustrasi
Ilustrasi

“Kalau mereka di sektor pelayanan publik punya aparat untuk menyidak sekaligus melakukan OTT pasti akan jadi efek kejut yang luar biasa, sehingga kehadiran Ombudsman akan makin terasa dan tidak jadi macan ompong,” tegas Ganjar usai menghadiri pertemuan dengan perwakilan pejabat Ombudsman, di Gedung Gradika Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (1/11).

Karena itulah, ia menyarankan kepada Ombudsman agar memperbanyak meneken kesepakatan dengan berbagai penegak hukum di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dengan kata lain, kata Ganjar, dengan ketersediaan personel yang terbatas tapi nantinya tetap mampu menindak pelaku pungli. Untuk penindakannya lalu diserahkan kepada pihak berwenang.

“Atau Ombudsman harus dikasih porsi untuk menindak. Makanya MoU dengan penegak hukum ini sangat penting dilakukan saat ini,” jelasnya.

Ia pun mendorong kepada pemerintah pusat agar merevisi perundang-undangan yang mengatur kinerja Ombudsman supaya program OTT yang ia usulkan dapat dilaksanakan secepatnya.

Sementara itu, Plt Kepala Ombudsman Jateng Sabaruddin Hulu menyambut baik usulan Gubernur Ganjar yang menginginkan lembaganya melakukan OTT pungli. Sebab, menurutnya selama ini lembaganya baru bisa melakukan pencegahan sesuai aturan yang berlaku.

“Dan saat jadi Satgas Siber kita juga diberi instruksi melakukan pencegahan. Kita melihat usulan Pak Gubernur ini jadi angin segar buat kita dalam memerangi pungli,” kata Sabaruddin.

“Kami sudah ada tim Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) yang turun ke lapangan melakukan investigasi. Apalagi kita juga sudah meneken MoU dengan Inspektorat Provinsi Jateng, Samsat dan polisi,” tambahnya.

Ia menuturkan, sepanjang periode Januari-Oktober 2016 pihaknya mampu mengungkap 134 laporan pungli di beberapa daerah. Pungli paling banyak muncul di sektor pelayanan pemerintah daerah kemudian disusul penegakan hukum meliputi jaksa dan kepolisian lalu berturut-turut ditemukan pungli dalam pembuatan izin di kantor Samsat dan sekolahan.

“Kita minta kepada masyarakat agar berani lapor pungli karena kita akan rahasiakan identitasnya. Kita perangi pungli,” tukasnya. (far)