Home > METRO BERITA > Perda Kawasan Tanpa Rokok Belum Efektif, Ini Saran Pakar

Perda Kawasan Tanpa Rokok Belum Efektif, Ini Saran Pakar

METROSEMARANG.COM – Pengamat Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Budi Ispriarso mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang telah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun sayangnya peraturan tersebut dinilai belum ditegakkan secara konkrit sehingga masih sering terjadi pelanggaran.

Poster Kawasan Tanpa Rokok yang ditempel di Kantor Dinsospora Kota Semarang. Foto: metrosemarang.com/dok
Poster Kawasan Tanpa Rokok yang ditempel di Kantor Dinsospora Kota Semarang. Foto: metrosemarang.com/dok

Menurutnya, sosialisasi secara terus menerus dapat membuat perda itu efektif untuk menjadikan masyarakat sadar akan bahayanya merokok. Masyarakat dapat mengetahui mana tempat-tempat yang dilarang untuk merokok dan tempat yang diperbolehkan merokok. Dengan begitu saat perda diterapkan dan masyarakat yang melanggar dikenai sanksi pidana maka mereka dapat memahami.

“Jadi sebenarnya Kota Semarang bagus sudah memiliki Perda KTR saat daerah lain belum punya. Tapi penerapannya belum efektif. Pemkot Semarang harus sering melakukan sosialisasi supaya masyarakat memahami isi perda termasuk sanksinya jika melanggar,” kata Budi Ispriarso, Jumat (4/11).

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Semarang Kusnandir mengakui penegakan Perda KTR masih belum maksimal, tapi kegiatan penegakan terus dilakukannya. Penegakan diakui baru sebatas teguran saja dan memang masih banyak pelanggaran. Bahkan di lingkungan kantor balai kota saja pernah dilakukan razia hasilnya masih banyak yang melanggar. Para aparatur pemerintah kota itu langsung ditegur untuk mematikan rokoknya.

“Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda ini masih menjadi kendala, karena pernah kita lakukan razia dan hasilnya banyak kita jumpai masyarakat yang merokok di kawasan bebas asap rokok. Sejauh ini sanksinya baru kita tegur suruh matikan rokoknya,” kata Kusnandir.

Sesuai Perda Kota Semarang Nomer 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perwal Nomer 29A Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda, lingkungan KTR meliputi di antaranya kawasan pendidikan, kantor pemerintah dan rumah sakit. Sanksinya pun berupa teguran hingga pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak sebesar Rp 50 juta. (duh)