Home > METRO BERITA > PPID Harus Bisa Berperan sebagai ‘Goal Keeper’ SKPD

PPID Harus Bisa Berperan sebagai ‘Goal Keeper’ SKPD

Forum Koordinasi Penyusunan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan Dalam Daftar Informasi Publik Kota Semarang. Foto Metrosemarang/Ade Lukmono
Forum Koordinasi Penyusunan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan Dalam Daftar Informasi Publik Kota Semarang. Foto Metrosemarang/Ade Lukmono

SEMARANG – Forum Koordinasi Penyusunan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan Dalam Daftar Informasi Publik Kota Semarang digelar Senin (24/11). Bertempat di Ruang Komisi A-B, Gedung Moch. Ihsan, forum ini diikuti 70 peserta dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Semarang mulai dari badan, dinas, kantor, kecamatan serta BUMD.

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertindak sebagai kopasus, goal keeper hingga pemegang kuncinya,” ungkap Komisioner KPID Jateng Zaenal Abidin Petir.

Selain Zaenal Petir, narasumber lain juga dihadirkan dalam forum ini yakni Sinoeng Nugroho Rachmadi dari Biro Humas Setda Provinsi Jateng. Sementara bertindak sebagai moderator adalah kepala Bagian Humas yang juga sekretaris PPID Setda Kota Semarang, Pamudjiono.

Ketua PPID Setda Kota Semarang yang juga Asisten Administrasi Informasi & Kerjasama Setda Kota Semarang, Tommy Said membacakan sambutan Walikota Semarang menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Forum PPID ini. Forum ini menurutnya merupakan pembuktian komitmen Pemkot Semarang terhadap keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Saya ucapkan selamat pula atas kinerja seluruh PPID dan kontributor hingga berhasil meraih penghargaan dari KIP Award 2014 sebagai badan publik terbaik di bidang keterbukaan informasi publik se-Jawa Tengah,” ungkap Tommy Said.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, lanjut Tommy, PPID berada pada masing-masing SKPD. Dengan adanya pola desentralisasi ini, setiap SKPD dituntut untuk berani dan dapat memberikan pelayanan informasi serta dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan klasifikasi yang ada.

Dalam forum ini dilakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan. Hal ini menjadi penting karena informasi yang dikecualikan nantinya akan disusun menjadi keputusan wali kota sebagai pedoman masing-masing PPID di SKPD.

Zaenal Petir dalam paparannya, menyampaikan sejumlah informasi yang diklasifikasikan dalam informasi yang dikecualikan. Di antaranya informasi yang menyangkut rahasia negara, rahasia pribadi dan rahasia bisnis. Peran penting PPID sebagai “goal keeper” pelayanan informasi publik juga ditekankan olehnya. (ade)