Protes RKUHP, Aktivis Semarang Gelar Aksi Tutup Mulut

METROSEMARANG.COM – Sejumlah aktivis perempuan melakukan aksi tutup mulut untuk menetang keras upaya pemerintah pusat yang akan mengesahkan Revisi Undang-Undang KUHP.

Aksi protes tolak RKUHP di car free day, Minggu (11/3). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Aksi ini diinsiasi oleh lima organisasi di Semarang macam LRC-KJHAM, LBH Apik hingga Setara. Dengan berjalan kaki sambil menutup mulutnya dari depan Dinas Sosial sampai bundaran air mancur Jalan Pahlawan Semarang, aksi mereka menarik perhatian masyarakat yang berolahraga saat hari bebas berkendara (car free day/CFD), Minggu (11/3) pagi.

Bahkan, terdapat tiga aktivis yang masuk dalam kurungan ayam sembari ditaburi bunga dan ditarik oleh rekan-rekannya.

Bagi para aktivis perempuan di Semarang, apa yang mereka lakukan sebagai bentuk keprihatinan atas tindakan pemerintah yang berusaha membungkam kebebasan pendapat.

“Makanya, kami secara tegas menolak pengesahan RKUHP. Sebab jika aturan itu disahkan, malah berpotensi melanggar HAM. Misalnya, jika ada kekerasan seksual, korban dari pihak perempuan pasti kembali mengalami diskriminasi,” ungkap Ummy Hanik, koordinator aksi dari Komunitas Masyarakat Penolak RKUHP.

Untuk menggagalkan pengesahan RKUHP, ia dalam waktu dekat bakal mengajukan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan begitu, ia mengaku masih ada secercah harapan agar RKUHP tidak disahkan sekaligus mengembalikan marwah UUD 45.

Menurutnya, ketimbang sibuk mengurusi RKUHP, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kebijakannya masih menggantung.

Ia menuturkan adanya RUU PKS nantinya justru menjadi senjata untuk menindak pelaku kekerasan seksual di Indonesia.

“Di Jateng sendiri selama Januari 2018 sampai pertengahan bulan ini saja sudah ada 704 kasus yang muncul akibat kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah itu, 78,80 persen jadi korban kekerasan seksual, 11,00 persen kekerasan fisik dan 10,20 persen kekerasan psikis,” terangnya.

Ia cukup prihatin dengan kondisi tersebut mengingat tingginya korban kekerasan justru diabaikan oleh pemerintah.

“Banyak dari mereka yang belum mendapat proses hukum yang layak. Kebanyakan prosesnya mandek karena aturannya tidak membela perempuan sebagai korban kekerasan,” tandasnya. (far)