Home > METRO BERITA > Proyek Perumahan Shangri La Residence Akhirnya Disegel Satpol PP

Proyek Perumahan Shangri La Residence Akhirnya Disegel Satpol PP

METROSEMARANG.COM – Satpol PP Kota Semarang melakukan penyegelan Perumahan Shangri La Residence di Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan yang masih dalam proses pembangunan karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Selasa (1/11). Perumahan tersebut terancam akan dibongkar jika dalam dua minggu pengembang tidak dapat melengkapi perizinannya.

Lokasi proyek pembangunan Shangri La Residence, Bringin, Ngaliyan yang belum mengantongi izin. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Lokasi proyek pembangunan Shangri La Residence, Bringin, Ngaliyan yang belum mengantongi izin. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

Petugas Satpol PP sudah memasang garis pembatas Pemerintah Kota Semarang – Satuan Polisi Pamong Praja di lokasi perumahan. Meskipun terlihat masih ada sejumlah pekerja yang melakukan kegiatan pembangunan.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro P Martanto mengatakan penyegelan Perumahan Shangri La merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi C DPRD Kota Semarang. Sekaligus merupakan kegiatan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomer 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Pengembang perumahan juga tidak dapat menunjukkan surat Izin Mendirikan Bangunan.

“Penyegelan berlaku selama 7 x 24 jam, setelah itu kami akan berikan somasi pembongkaran 7 x 24 jam lagi. Selama kurun waktu itu kami beri kesempatan pengembang untuk mengurus perizinannya kalau tidak maka akan dibongkar,” katanya.

Sementara itu, pengembang Perumahan Shangri La Residence Koko Wisdawan mengakui pihaknya telah menyalahi aturan. Sebab telah membangun rumah percontohan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkot Semarang.

Tetapi dia menolak dianggap pembangunan proyek perumahannya tidak berizin. Karena saat ini izinnya sebenarnya sedang diurus di Pemkot Semarang tapi prosesnya memakan waktu cukup lama. Pihaknya tidak dapat menunggu izin keluar untuk melaksanakan pembangunan karena secara bisnis akan sangat merugikan.

“Izin untuk mendapat persetujuan yang sah dari Pemkot Semarang terlalu lama, sehingga kami lebih memilih membangun rumah percontohan dulu,” katanya.

Terkait masih ada pekerja yang melakukan kegiatan meski sudah dipasang garis pembatas, diklaim mereka tidak melakukan pembangunan rumah. Namun hanya mengerjakan pembangunan talud perumahan. (duh)