Home > METRO BERITA > METRO SPORT > PSIS Pertanyakan Sanksi Fagundez dan Alcorse

PSIS Pertanyakan Sanksi Fagundez dan Alcorse

Ronald Fagundez dan Julio Alcorse dilarang berkompetisi di Indonesia selama lima tahun dan denda Rp 150 juta. Foto Metrosemarang/MS-01
Ronald Fagundez dan Julio Alcorse dilarang berkompetisi di Indonesia selama lima tahun dan denda Rp 150 juta. Foto Metrosemarang/MS-01

SEMARANG – CEO PSIS Yoyok Sukawi mempertanyakan sanksi yang dijatuhkan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI terhadap dua pemain asing Ronald Fagundez dan Julio Alcorse. Dia menilai, Komdis sudah sewenang-wenang dengan memberi hukuman larangan bermain selama lima tahun untuk dua ekspatriat asal Amerika Latin itu.

Fagundez dan Alcorse sama-sama dikenai sanksi lima tahun dan denda Rp 150 juta. Hukuman ini jauh lebih berat ketimbang dua pemain asing milik PSS Sleman Kristian Adelmund dan Guy Junior, yang hanya dijatuhi sanksi satu tahun dilarang beraktivitas sepakbola dan denda Rp 50 juta.

Ketua Komdis Hinca Panjaitan berdalih, Fagundez dan Alcorse tidak kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Keduanya juga dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

“Berbelit-belit seperti apa? Mereka sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kami pun tidak pernah mengintervensi kepada Fagundez maupunĀ Alcorse dan semua elemen PSIS yang dipanggil Komdis,” kata Yoyok di Sekretariat PSIS Jalan Ki Mangunsarkoro, Jumat (21/11).

Manajer Tim Wahyu Winarto juga punya pendapat serupa. Menurut pria yang biasa disapa Liluk ini, Komdis terkesan tebang pilih dalam mengambil keputusan. Bahkan, PSIS punya alasan kuat dengan tidak menurunkan Alcorse maupun Fagundez pada laga di Sleman, 26 Oktober silam.

“Alcorse saat itu masih pemulihan cedera sehingga tidak kami mainkan. Fagundez sengaja kami simpan karena sudah mengantongi dua kartu kuning. Komdis menganggap semua keterangan yang mereka berikan adalah bohong. Ini kan aneh,” cetusnya.

Liluk pun menyayangkan sikap Komdis yang menurutnya hanya mengambil keputusan secara sepihak. Dia berharap, hal itu tidak terjadi saat PSIS mengajukan memori banding. “Seharusnya dilihat secara menyeluruh. Kalau memang investigasi tak bisa hanya dilakukan sepihak,” tandasnya. (*)