Home > METRO BERITA > Rapat Pembayaran Gaji Karyawan dengan Komisi D, PT Simoplas Menolak Diliput Media

Rapat Pembayaran Gaji Karyawan dengan Komisi D, PT Simoplas Menolak Diliput Media

METROSEMARANG.COM – Komisi D DPRD Kota Semarang memenuhi janjinya meminta penjelasan direksi PT Simoplas terkait masalah pembayaran gaji ribuan karyawannya yang belum dibayar. Komisi yang membidangi ketenagakerjaan, Senin (7/11) siang ini mendatangi kantor PT Simoplas di Randugarut Kecamatan Tugu untuk menggelar rapat.

Komisi D DPRD Kota Semarang menggelar rapat dengan pihak PT Simoplas di kantor perusahaan, Senin (7/11) siang ini, tapi pihak perusahaan menolak diliput wartawan. Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh
Komisi D DPRD Kota Semarang menggelar rapat dengan pihak PT Simoplas di kantor perusahaan, Senin (7/11) siang ini, tapi pihak perusahaan menolak diliput wartawan. Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Tapi dalam rapat, PT Simoplas menolak pembahasan masalah tunggakan gaji diliput oleh awak media yang hadir bersama Komisi D. Dengan alasan mereka mau berbicara permasalahan yang terjadi secara rinci kepada anggota dewan. Tapi tidak mau diekspos dan jadi konsumsi publik.

“Pihak PT Simoplas minta tidak mau diliput karena katanya mau bicara rinci, tapi tidak mau diekspon. Tali kalau menurut saya kalau mengambil gambar saja tidak apa-apa,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo yang memimpin rombongan.

Begitu rapat dimulai wartawan pun langsung mengambil gambar dan turun dari lantai 2 tempat rapat serta menunggu di luar.

Direksi PT Simoplas mempunyai permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait pekerjanya. Yakni ada sekitar 1.900 pekerja yang selama 7 bulan ini tidak dibayarkan gajinya dan dirumahkan tanpa ada batas waktu yang jelas.

Selain itu perusahaan bergerak di bidang pengelohan biji plastik itu belum membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang telah dipotong dari gaji para pekerja. Sehingga akumulasi tanggungan perusahaan kepada pekerja nilainya cukup besar.

‘’Untuk BPJS Kesehatan saja sekitar Rp2,8 miliar, sedangkan kalau ditotal dengan BPJS Ketenagakerjaan, gaji dan tunjangan yang belum terbayarkan penuh nilainya ada sekitar Rp 19 miliar,’’ kata Sekretaris Komisi D Rukiyanto yang ikut dalam rombongan. (duh)