Home > METRO BERITA > Rencana Pajak Kos-Kosan, Dewan Segera Gelar Public Hearing

Rencana Pajak Kos-Kosan, Dewan Segera Gelar Public Hearing

METROSEMARANG.COM – Rencana pengaturan pengelolaan rumah kos dengan membuat rancangan peraturan daerah (raperda) terus dimatangkan oleh Pansus Raperda Rumah Kos DPRD Kota Semarang. Pansus memintai masukan dari masyarakat yang terlibat secara langsung dengan menggelar public hearing.

Pansus Raperda Pengelolaan Rumah Kos DPRD Kota Semarang meninjau Rumah Kos D’Paragon di Jalan Jogja, Selasa (16/5). Dewan akan menggelar public hearing terkait pembahasan raperda. Foto: metrosemarang.com/dok

Tujuan public hearing tersebut adalah melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembahasan Raperda di Kota Semarang. Sehingga diharapkan akan menghasilkan perda yang berkualitas, dalam arti bisa diimplementasikan secara maksimal.

”Kita melibatkan LPMK kecamatan, beberapa perwakilan kelurahan, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dan puluhan pengelola rumah kos di Kota Semarang dalam pembahasan raperda,” kata Ketua Pansus Raperda Rumah Kos, Suharsono, Senin (17/7).

Menurut Suharsono, perwakilan LPMK mengapresiasi rencana adanya perda pengelolaan rumah kos . Karena memang menyadari di masyarakat rumah kos sudah menjamur sehingga perlu pengaturan oleh pemerintah kota. Dan adanya rumah kos dinilai bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan lingkunganya. Jangan sampai justru menimbulkan persoalan lingkungan.

Pengelola rumah kos, katanya, juga memberikan masukan agar dalam memberikan izin usaha pengelola rumah kos  diberikan kemudahan. Syarat dan ketentuan sebagai pengelola sebagian dari mereka menyatakan sudah memiliki. Namun jika ada tambahan syarat mereka menyatakan tentu siap menyesuaikannya dengan aturan yang ada.

Persoalan yang mengemuka juga oleh pengelola, lanjut Suharsono, adalah mengapa pembayaran pajak akan diterapkan dua kali. Satu kepada pemerintah pusat dan satu lagi pemerintah kota. Berdasarkan penjelasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam public hearing bahwa pajak yang 10% untuk pemerintah pusat itu dikenakan untuk penyewa. Sedangkan pemerintah kota berupa pajak pengelolaanya dan pemerintah kota akan menurunkan dari semula 10% menjadi 5%.

Suharsono menambahkan, semangat pembuatan perda pengelolaan rumah kos adalah untuk melindungi dan mengelola potensi yang besar guna mendukung kemajuan pembangunan di Kota Semarang. ”Adanya kos-kosan yang sangat banyak bukan menimbulkan persoalan lingkungan, tapi sebaliknya menjadi potensi besar yang perlu dikelola dengan baik,” tegasnya. (duh)

Tinggalkan Balasan