Replika Kapal Cheng Ho akan Dibongkar Pekan Depan

Replika Kapal Cheng Ho. Foto Metrosemarang/dok
Replika Kapal Cheng Ho. Foto Metrosemarang/dok

SEMARANG – Pemkot Semarang memastikan akan melakukan pembongkaran secara paksa terhadap replika Kapal Cheng Ho pada pekan depan. Hal itu setelah surat instruksi untuk melakukan pembongkaran dari pemkot, kembali tak diindahkan oleh Yayasan Tay Kak Sie sebagai pengelola replika kapal.

Rabu (1/10), perwakilan pemkot yang terdiri dari Dinas PSDA ESDM, Satpol PP, Danramil, dan Camat Semarang Utara sudah mendatangi kantor Yayasan Tay Kak Sie yang berada di Jalan Gang Lombok No 62 Pecinan, Semarang. Kedatangan mereka tersebut menanyakan bagaimana respons yayasan atas perintah pembongkaran dari pemkot.

Sayangnya, pada pertemuan itu kembali tidak ditemui oleh ketua yayasan dan hanya ditemui oleh pengurus lainnya. Dalam pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan yang kuat. Orang dari pihak pengelola yang menemui perwakilan pemkot, meminta waktu seminggu untuk mengkomunikasikan masalah pembongkaran dengan ketuanya.

Dalam pertemuan itu memang disepakati pembongkaran akan dilakukan bersama-sama oleh pemkot dan pengelola. Namun pihak pengelola meminta waktu untuk mengkomunikasikan dengan ketua. Dalam hal ini, pemkot hanya bisa pasrah dan terpaksa memberikan batas waktu seminggu lagi kepada pengelola untuk memberikan kepastian. Jika tidak ada kejelasan maka akan dilakukan pembongkaran paksa.

Menurut Kabid Tata Guna Air Dinas PSDA ESDM Kota, yang ikut dalam pertemuan, Kumbino, pihak pengelola pada prinsipnya tidak keberatan dengan rencana dilakukannya pembongkaran. Pihak pengelola menyatakan bersedia jika replika kapal dibongkar. Karena itu, pihaknya setuju untuk memberikan waktu seminggu lagi kepada mereka untuk melakukan koodinasi internal.

Tapi, kalau selama batas waktu tersebut tidak ada penjelasan apapun, maka pihaknya tidak akan memberikan toleransi lagi. Satpol PP dibantu dengan aparat penegak hukum terkait akan langsung melakukan pembongkaran replika kapal secara paksa.

‘’Kami tetap lebih mengedepankan upaya persuasif, sehingga kalau memang mereka meminta waktu seminggu lagi, kami tentu setuju saja. Prinsipnya mereka sudah setuju untuk dibongkar. Namun kami juga butuh kepastian, karena itu kalau seminggu itu tidak ada kejelasan, tidak ada toleransi lagi,’’ katanya.(MS-13)

 

 

Post Author: Tri Wuryono